Pencegahan Intoleransi Berdasar Instruksi Gubernur DIY 1/2019 Perlu Kearifan Lokal

YOGYA (HARIAN MERAPI) – Pendekatan budaya dapat ditempuh untuk memerangi kasus intoleransi yang masih terjadi di Yogyakarta. Setara Institute, salah satu LSM yang fokus mengadvokasi demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan politik menyimpulkan kurun waktu lima tahun (2014-2018), Yogyakarta menempati posisi ke-6 dari 10 besar provinsi dengan jumlah kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) tertinggi di Indonesia. Jumlahnya mencapai 37 kasus.

Beberapa upaya pencegahan telah dilakukan Pemda DIY, baik melalui berbagai forum pencegahan konflik, diskusi, komunitas intelijen daerah, dan pendekatan budaya. Namun intoleransi masih terjadi dan persoalan-persoalan itu tak pernah diselesaikan hingga tuntas.

Dari upaya-upaya yang ada, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Baskara Aji menilai pendekatan budaya menjadi cara efektif, sebab dapat lebih menyentuh masyarakat untuk membangun peradaban yang semakin baik. Apalagi Yogyakarta pernah mendapatkan predikat city of tolerance dan harapannya dapat terwujud kembali.

Beberapa pendekatan budaya yang dimaksud Aji adalah meningkatkan frekuensi event budaya multi-religi dan multi-kultur yang sebelumnya juga sudah dianggarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara kontinyu. Dia berharap pendekatan budaya dapat mencairkan perbedaan agama, keimanan, asal usul, ras, dan seterusnya. sehingga tidak terjadi lagi intoleransi.

“Harapannya ada harmoni, kalau kemudian bisa kita maksimalkan. Bukan hanya budaya Jawa atau Yogyakarta tapi karena di DIY beragam (budaya) maka berbagai budaya yang ada di Indonesia dapat kita jadikan pendamping,” jelas Aji pada workshop daring bertajuk Jurnalis Mendengar Penyintas dan Minoritas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Sabtu (10/10).

Sebelumnya, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengeluarkan Instruksi Gubernur No.1/INSTR/2019 tentang Pencegahan Potensi Konflik Sosial setelah terjadi beberapa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam pelbagai bentuk di Yogyakarta. Instruksi tersebut memiliki delapan poin penting yang secara garis besar menginstruksikan kepada bupati dan walikota agar menjamin kebebasan masyarakat dalam memilih pendidikan, kepercayaan, pekerjaan, maupun tempat tinggal. Selain itu juga menjaga, mengawasi, dan membina terwujudnya kebebasan memeluk agama dan beribadah. Namun tidak ada poin yang menyebutkan secara eksplisit pendekatan berbasis budaya sebagai upaya preventif.

Direktur Institut Dialog Antar Iman (Dian) Interfidei Elga Sarapung juga menilai instruksi gubernur belum cukup untuk memerangi kasus intoleransi di Yogyakarta. Menurutnya diperlukan semacam petunjuk teknis pelaksanaan hingga tingkat terbawah sehingga jelas. Elga mengungkapkan pihaknya bersama Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) telah memberikan masukan petunjuk pelaksana kepada Pemda DIY melalui Paramparaprja dan berharap dapat segera menuai hasil sehingga bisa jelas.

Dalam pertemuan pada November 2019 lalu, kedua lembaga tersebut memberikan masukan perlunya dibuat turunan instruksi gubernur agar jelas dan tidak ada multi tafsir pemahaman bagi bupati, walikota, maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Koordinator ANBTI Yogyakarta, Agnes Dwi Rusjiati menjelaskan masukan yang diberikan merupakan terjemahan dari delapan poin yang terkandung dalam ingub tersebut. Termasuk di dalamnya penyelesaian kasus dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal.

“Kan gak melulu dengan pendekatan budaya, tapi kearifan lokal yang bisa dilakukan untuk penyelesaian kasus intoleransi,” kata Agnes, Selasa (17/11) melalui sambungan telepon.

Agnes mengatakan pendekatan budaya dan kearifan lokal bisa dilihat dari bagaimana upaya yang dilakukan untuk penyelesaian kasus, misalnya dengan dialog kultural yang pernah dilakukan beberapa waktu lalu. Agnes mencontohkan pernah ada kasus penutupan Gereja Pantekosta di Indonesia (GpdI) Semanu di Kabupaten Gunungkidul pada Desember 2011 lalu dan dilakukan rekonsiliasi menggunakan kearifan lokal.

“Bupati datang terus mengumpulkan warga, terus ada rekonsiliasi dengan kenduri. Kemudian dari pihak masyarakat bawa apa, pihak gereja bawa apa. Itu kan juga pendekatan kultural ya, budaya Jawa yang bisa dilakukan oleh berbagai agama dan bisa menjadi ruang untuk saling berjumpa,” jelasnya.

Agnes mengarisbawahi tidak harus secara tegas memasukkan poin pendekatan budaya pada instruksi gubernur tersebut. Meskipun belum bisa dikatakan 100 persen efektif untuk menyelesaikan kasus intoleransi, tetapi memasukkan unsur budaya tetap menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan. Apalagi Yogyakarta merupakan kota budaya yang dapat mengedepankan budaya tepa selira.

“Gak harus secara tegas dengan pendekatan budaya, tapi sesuai dengan adat, tradisi, yang berlaku di masyarakat sebagai bentuk rekonsiliasi. Istilahnya, masyarakat Yogyakarta seluruhnya bisa menerima,” imbuhnya.

Menurutnya, pendekatan budaya bukan satu-satunya upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah maupun menyelesaikan permasalahan intoleransi di DIY. Sebab masih banyak pendekatan yang bisa dilakukan.

“Ini salah satu cara saja. Tapi semua pendekatan mesti dilakukan. Dengan pendekatan budaya, sosial, hukum, agama. Semua harus jalan. Peran pemerintah sangat penting untuk proses tersebut,” kata Agnes menegaskan.

Sementara Dosen Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM), Lono Simatupang menjelaskan, toleransi dan intoleransi merupakan sikap yang terbangun dalam konteks kehadiran-bersama (co-existence) beragam entitas sosial.

“Sikap toleran dan intoleran terkait dengan pe-liyan-an (othering) dan pen-diri-an (selfing),” ungkap dosen yang juga anggota Dewan Kebudayaan Provinsi DIY, Rabu (11/11) melalui pesan teks.

Lono menjelaskan me-liyan-kan adalah pembuatan garis pemisah antara ‘kami’ dan ‘mereka’. Sebaliknya, men-diri-an adalah peleburan ‘kami’ dan ‘mereka’ ke dalam ‘kita’.

“Dengan kata lain, intoleransi tumbuh ketika kehadiran bersama elemen entitas sosial yang majemuk dijalani dengan prinsip ke-kami-an. Sedangkan toleransi akan tumbuh ketika entitas sosial yg majemuk mengutamakan ke-kita-an,” jelasnya.

Menurut Lono, upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mengikis sikap intoleran di Yogyakarta sebagai kota budaya ialah perlunya menghidupkan kembali ungkapan Jawa tepa slira dalam kehidupan warga Yogyakarta yang majemuk ini. 

Tepa slira yang memuat anjuran untuk tidak melakukan hal yang tidak ingin dilakukan orang lain pada diri kita sendiri, merupakan kearifan budaya Jawa yang selaras dengan spirit ke-kita-an,” imbuhnya.

Sikap intoleran juga dapat dikikis dengan mengutamakan prinsip ke-kita-an pada satuan spasial yang semakin meluas, misalnya dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten hingga nasional. Juga pada sesama warga daerah tertentu, misalnya di bantaran sungai, di atas kewargaan berdasarkan kelompok sosial, ekonomi, politik, agama, dan suku bangsa.

Pendekatan Budaya Versi Pemda DIY

Paniradya Pati, Aris Eko Nugroho mengungkapkan telah dianggarkan dana keistimewaan sekitar Rp 8 miliar yang dialokasikan untuk program yang berkaitan dengan kebhinekaan. Program tersebut adalah salah satu upaya pencegahan intoleransi dengan pendekatan budaya. Pelaksananya adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Kebudayaan DIY, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Paniradya Kaistimewan.

Program kebhinekaan yang dihelat Dinas Kebudayaan DIY untuk mencegah intolerasi berbasis budaya adalah melalui kegiatan Selendang Sutera yang meliputi seminar budaya, gelar budaya etnis, kemah budaya, jelajah budaya, dan pentas seni budaya Nusantara. Sasarannya ialah masyarakat Yogyakarta yang majemuk, termasuk pendatang dan mahasiswa dari pelbagai luar daerah.

“Itu beberapa kegiatan yang mengarah kepada kebhinekaan,” jelas Aris, Kamis (5/11) di Kantor Paniradya Kaistimewan, Kompleks Kepatihan.

Program kebhinekaan yang diadakan Kesbangpol DIY, ditekankan pada kesadaran bagi seluruh lapisan masyarakat Yogyakarta yang heterogen baik dari suku, budaya, ras, maupun agama. Hal itu harus disadari sejak dini dan melalui tepa selira dapat terus dipupuk sehingga ada pemahaman dan timbul rasa saling menghormati.

“Di semua sektor harus menyadari bahwa masyarakat kita ini sangat heterogen. Kita harus disadari hal itu. Kami harus menyadarkan mereka semua, merevitalisasi kembali kesadaran terhadap kondisi masyarakat yang heterogen sejak nenek moyang. Kebhinekaan sebagai perekat. untuk memajukan masyarakat,” papar Kepala Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional Dinas Kesbangpol DIY, Joko Nuryanto.

Guna memupuk kebhinekaan, Kesbangpol terus melakukan upaya melalui dialog dan wawasan kebhinekaan di tingkat kecamatan secara rutin setiap bulan. Namun terkendala pandemi Covid-19 karena kegiatan rawan menyebabkan kerumunan.

Selain program kebhinekaan, Aris menyebut kearifan lokal berupa jaga warga pada 2021 juga akan lebih dioptimalkan dan akan dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sehingga sudah tidak berada di bawah binaan Kesbangpol DIY. Jaga warga merupakan upaya menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur di masyarakat oleh sekelompok orang dengan mengoptimalkan pranata sosial dan diinisiasi oleh Gubernur DIY Sri Sultan HB X. Keberadaanya diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 6 tahun 2019 tentang jaga warga.

“Harapan kami, jaga warga yang ada di lapangan dan (seluruh) masyarakat bisa membaur, agar keselamatan (dapat terwujud). Kita harapkan betul dapat menggabungkan (jaga warga, masyarakat, dan seluruh keselamatan),” kata Aris.

Joko menambahkan anggota jaga warga mencakup seluruh elemen masyarakat padukuhan setempat, termasuk lingkup RT dan RW yang bertujuan mencegah konflik sejak dini.

“Jaga warga itu memang untuk mencegah konflik sejak dini mulai dari permasalahan sosial maupun budaya. Jadi semua permasalahan yang ada di masyarakat diharapkan dapat langsung direspon, ditindaklanjuti, dan difasilitasi. Jangan sampaik potensi permasalahan dan konflik intoleransi itu menjadi besar dan permasalahan menjadi serius,” paparnya, Selasa (24/11).

Joko menyebut jaga warga juga didorong untuk menumbuhkan kembali kearifan lokal yang ada di masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai budaya seperti tepa selira yang sudah mengakar sejak nenek moyang. Juga dapat dijadikan upaya preventif mencegah timbulnya gesekan di masyarakat. (C-4)

Read previous post:
Ajak Si Kecil Berenang Lalu Santap Ikan

BINGUNG memilih tempat untuk menghabiskan waktu liburan bersama si kecil? Anda bisa mengajaknya ke wilayah Kalibawang, Kulonprogo. Di sana, ada

Close