Yogya Sosialisasikan UMK Tahun 2021

YOGYA (HARIAN MERAPI) – Setelah Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2021 ditetapkan, Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menargetkan dapat merampungkan sosialisasi UMK tersebut akhir November ini. Jika pelaku usaha tidak bisa memenuhi ketentuan UMK 2021, bisa mengajukan penangguhan pembayaran.

“Sosialisasi terkait UMK tahun 2021 akan kami lakukan sebanyak dua kali pada November. Target kami sosialisasi selesai bulan ini,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, Jumat (20/11).

Kadri menyatakan, sosialisasi UMK kepada para pelaku usaha dan pekerja melalui serikat pekerja yang ada di Kota Yogyakarta. Pihaknya berharap pelaku usaha di Kota Yogyakarta dapat memenuhi ketentuan UMK tahun 2021 meskipun saat ini masa pandemi Covid-19. Jika pelaku usaha tidak bisa memenuhi ketentuan UMK 2021, maka bisa mengajukan penangguhan pembayaran.

“Permohonan penangguhan pembayaran UMK disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja DIY. Tapi harus diingat penangguhan pembayaran upah arus sesuai ketentuan. Pelaku usaha tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan pembayaran upah sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Kadri.

Berdasarkan SK Gubernur Nomor 340/KEP/2020 tentang UMK 2021, nominal UMK di Kota Yogyakarta ditetapkan Rp 2.069.530. Jumlah itu naik sekitar 3,27 persen dari UMK tahun 2020 sebanyak Rp 2.004.000. Nilai UMK tersebut paling tinggi dibandingkan kabupaten lain di DIY.

“Nilai UMK yang ditetapkan ini sesuai usulan atau rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta yang merupakan perwakilan dari pengusaha, serikat pekerja dan pemerintah,” tambahnya.

Sedangkan UMK Kabupaten Sleman menjadi Rp 1.903.500 atau naik 3,11 persen, Kabupaten Bantul Rp 1.842.460 atau naik 2,90 persen, Kabupaten Kulonprogo Rp 1.805.000 naik 3,11 persen dan Kabupaten Gunungkidul Rp 1.770.000 atau naik 3,81 persen. UMK dan kabupaten di DIY sudah lebih tinggi dibanding nilai upah minimun provinsi (UMP) DIY tahun 2021 yakni Rp 1.765.000.

“Sesuai ketentuan, nilai UMK harus lebih tinggi dari UMP. Karena nilai UMP menjadi batas paling bawah dalam penentuan upah,” ucapnya. (Tri)

Read previous post:
Untuk Peroleh Dana Hibah, Industri Pariwisata Wajib Kantongi TDUP

Close