Untuk Peroleh Dana Hibah, Industri Pariwisata Wajib Kantongi TDUP

YOGYA (HARIAN MERAPI) – Operasional usaha bidang pariwisata wajib mengantongi izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sesuai peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hanya saja, sebagian usaha pariwisata hotel dan restoran di Kota Yogyakarta tidak memiliki TDUP.

“Prinsip semua kegiatan usaha di bidang pariwisata wajib memiliki TDUP. Karena di peraturan menteri pariwisata sudah diatur setiap usaha bidang pariwisata harus ada TDUP,” kata Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta Gatot Sudarmono, Jumat (20/11).

Gatot menuturkan sesuai peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diatur 13 jenis usaha pariwisata yang wajib memiliki TDUP di antaranya, usaha biro perjalanan wisata, restoran, kafe, hotel dan spa. Jika ada usaha pariwisata yang belum memiliki TDUP tapi sudah beroperasional, dia mengatakan hal itu menjadi kewenangan Satpol PP untuk tindak lanjutnya. Sedangkan pembinaan usaha itu menjadi ranah Dinas Pariwisata agar mendorong mengurus izin TDUP.

“Untuk mengurus TDUP sekarang juga sudah mudah prosesnya lewat aplikasi OSS (online single submission). Kalau semua syarat komitmen sudah bisa dipenuhi, maka dalam waktu setengah jam izin TDUP sudah keluar,” tambahnya.

Dia menjelaskan untuk mengurus TDUP harus memiliki nomor induk berusaha dahulu. Kemudian mencari izin usaha TDUP dengan 3 komitmen syarat yang harus dipenuhi yakni izin mendirikan bangunan (IMB), sertifikat laik fungsi bangunan dan izin lingkungan. Sebelum komitmen itu dipenuhi, izin TDUP sudah dikeluarkan tapi statusya belum berlaku efektif. Untuk mengefektifkan harus mengunggah syarat 3 komitmen TDUP dalam aplikasi OSS. TDUP yang diterbitkan lewat OSS berlaku selamanya.

“Karena TDUP bidang pariwisata ada izin komersial atau izin operasional. Setelah izin TDUP lalu mencari izin operasional syaratnya komitemen lembaga sertifikasi usaha (LSU). Kalau itu hotel maka LSU dari hotel bintang berapa,” papar Gatot.

Sebelumnya, Kasubbid Penagihan dan Keberatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Rohmad Romadhon menyebut BPKAD Kota Yogyakarta sudah mengirimkan formulir pendataan bakal calon penerima hibah pariwisata kepada 1.103 hotel dan restoran di Kota Yogyakarta. Tapi hanya sekitar 300 hotel dan restoran yang datang menyerahkan berkas persyaratan untuk mendapat bantuan dana hibah pariwisata.

“Yang datang menyerahkan sekitar 300. Tidak banyak memang. Sudah kami prediksi karena tidak semua wajib pajak hotel dan restoran punya TDUP,” ujar Rohmad.

Dia menyatakan TDUP menjadi salah satu syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan dana hibah pariwisata. Hal itu dituangkan dalam keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain TDUP, syarat wajib mendapat bantuan hibah pariwisata adalah hotel atau restoran masih berdiri dan beroperasi hingga Agustus dan membayar pajak tahun 2019. (Tri)

 

Read previous post:
Kartun Jurukunci, Sabtu (21/11/2020)

Close