Penetapan UMK 2021, Kota Yogya Tunggu Koordinasi dengan Dewan Pengupahan

YOGYA (HARIAN MERAPI) – Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2021 Kota Yogyakarta belum ditetapkan, walaupun Gubernur DIY telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021. Pembahasan mengenai UMK tahun 2021 di Kota Yogyakarta akan dikoordinasikan di Dewan Pengupahan setempat pekan ini.

“Kota mendasarkan UMP dulu. Besok Rabu (4/11) baru koordinasi dengan dewan pengupahan,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi UMK Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, Senin (2/11).

Mengacu ketentuan, lanjutnya, kota kabupaten diberikan kesempatan untuk menetapkan UMK sampai 19-20 November. Penetapan UMK oleh kepala daerah di kabupaten/kota. Untuk itu Dinas Koperasi UMK Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta akan dikoordinasikan di Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta.

Diakuinya Pemkot Yogyakarta sudah menerapkan surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait penetapan UMP tahun 2021 agar sama dengan UMP tahun 2020. Namun dia menilai surat edaran tersebut bukan menjadi dasar hukum yang mengharuskan atau mengikat, karena pengupahan telah diatur dalam undang undang ketenagakerjaan.

“Surat edaran bukan dasar hukum. Tapi surat edaran Kemenaker akan menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan UMK. Surat edaran prinsipanya patokan. Dewan pengupahan yang membahas dan yang menetapkan kepala daerah kota/kabupaten,” terangnya.

Dia menjelaskan dalam rapat koordinasi dengan Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pembahasan UMK tahun 2021 di antaranya pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kebutuhan hidup layak (KHL). Sedangkan UMP itu dibuat sebagai batasan minimal penentuan UMK masing-masing kota/kabupaten.

“Kondisi pandemi Covid-19 juga akan menjadi pertimbangan dalam koordinasi pembahasan UMK tahun 2021 di Dewan Pengupahan kota,” ujar Kadri.

Dia menyatakan, sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta telah melakukan survei KHL dari Januari-Oktober. Tapi pada bulan Oktober Kemenaker mengeluarkan aturan terkait perubahan indikator dalam survei KHL. Untuk itu beberapa indikator survei KHL tetap akan masuk dalam pertimbangan.

Seperti diketahui UMK Kota Yogyakarta tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp 2.040.000. Nilai UMK itu sudah melebihi dari UMP DIY tahun 2021 sebesar Rp 1.765.000 atau mengalami kenaikan Rp 68.000 setara sebesar 3,54 persen. (Tri) 

Read previous post:
Gedung Baru Pasar Prawirotaman Sempat Bocor

Close