Perda PBB Kota Yogya Direvisi, Kenaikan Nilai Ketetapan Dikurangi

YOGYA (HARIAN MERAPI) – Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Perkotaan di Kota Yogyakarta direvisi. Perubahan perda itu mempertimbangkan kenaikan nilai ketetapan PBB yang signifikan dan dinilai memberatkan masyarakat pada tahun 2020.

“Perubahan Perda ini karena ada penyesuaian NJOP tahun 2020 yang mengakibatkan kenaikan pembayaran PBB yang cukup signifikan dan memberatkan wajib pajak. Makanya perlu adanya peninjauan atau penyesuaian tarif PBB,” kata Ketua Pansus Perubahan Perda PBB, DPRD Kota Yogyakarta, Nurcahyo Nugroho, Jumat (30/10).

Pihaknya mendukung langkah Pemkot Yogyakarta yang merevisi Perda perubahan kedua Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang PBB. Perubahan mendasar pada koefisien pengali persentase tarif dan rentang atau <I>range<P> nilai jual objek pajak (NJOP). Dengan demikian ada penurunan nilai ketetapan PBB. Dia menyatakan hal itu tidak mengubah NJOP yang bisa masih bisa diperbarui tiap 3 tahun sekali.

“Terdapat perubahan tarif dan range NJOP. Itu yang dibahas direvisi perda PBB. Dasar hukumnya berdasarkan kajian dari UGM. Di Perda yang lama persentas tarif belum turun dan range NJOP kecil. Dalam revisi perda persentase tarif diturunkan dan range NJOP diperbesar,” terangnya.

Ia menjelaskan usulan tarif dan range NJOP yang diusulkan untuk merevisi perda PBB yakni kelas 1 tarif 0,050 persen untuk NJOP = Rp 2 miliar, kelas 2 tarif 0,070 persen untuk NJOP = Rp 5 miliar, kelas 3 tarif 0,120 persen untuk NJOP = Rp 10 miliar, kelas 4 tarif 0,250 persen untuk NJOP = Rp 50 miliar dan kelas 5 tarif 0,300 persen untuk NJOP > Rp 50 miliar.

“Pada perda PBB yang lama, NJOP di atas Rp 5 miliar itu masuk kelas lima. Sedangkan di pembahasan revisi perda, NJOP di atas Rp 5 miliar itu diusulkan jadi kelas tiga. Jadi dalam raperda baru, ketetapan nilai PBB bisa berkurang sehingga masyarakat kecil tidak terbebani dan wajib pajak yang besar tetap,” jelas Nurcahyo.

Menurutnya pengurangan nilai ketetapan PBB akan terjadi pada wajib pajak di kelas 1 sampai 4. Kebanyakan 85 persen wajib pajak PBB berada di range kelas 1. Sedangkan di kelas 5 kemungkinan nilai ketetapan PBB tetap sama di tahun 2020 atau naik. Dia menyebut nilai ketetapan PBB paling tinggi di kelas 5 tapi dari segi jumlah wajib pajaknya tidak terlalu banyak. Sebagian wajib pajak di kelas 5 itu adalah usaha hotel atau bank karena nilai ketetapan PBB-nya tinggi.

“Pembahasan raperda sudah hampir selesai. Target awal November perda bisa diparipurnakan, lalu disupervisi di Kemendagri dan Kemekeu, sehingga bisa di pakai di tahun 2021,” tambahnya.

Sebelumnya Kepala Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Waseso mengatakan data permohonan keringanan PBB tahun 2020 yang masuk mencapai sebanyak 11.921 berkas. Jumlah itu melonjak signifikan dibandingkan tahun lalu yang hanya 1.000 pemohon karena kenaikkan NJOP yang berimbas pada kenaikkan nilai ketetapan PBB. Ada sekitar 31 persen wajib pajak PBB di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan ketetapan pajak yang harus dibayarkan. (Tri)

Read previous post:
Pelaku Teror Air Keras Pakai Nomor Polisi Palsu

Close