Sultan Minta Penyaluran BLT Dilanjutkan

YOGYA (HARIAN MERAPI) – Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menegaskan kepada seluruh pemerintah kabupaten kota di DIY agar memaksimalkan penggunaan sisa APBD 2020 untuk melanjutkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Secara tegas, Sultan mengatakan tidak perlu perhitungan memberikan bantuan kepada rakyat sendiri sementara untuk pembangunan sangat lancar. Hal tersebut merupakan keanehan baginya. “Ya sudah September-Desember diberikan itu saja daripada sisa besar untuk APBD. Wong untuk masyarakat sendiri, <I>mosok<P> bantuan diperkecil,” tegasnya pada rapat koordinasi pengendalian pembangunan di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Selasa (27/10).

“Untuk rakyatnya sendiri kenapa ewo ngetokke duit nggo rakyate dewe (tidak senang mengeluarkan uang untuk rakyat sendiri). Tapi kalo pembangunan keluar, tapi untuk rakyatnya dewe individual ora metu, kan aneh bagi saya gitu,” imbuhnya.

Secara teknis Sultan mengatakan kabupaten kota dapat melakukan top-up bantuan, hanya tinggal melanjutkan apa yang sudah Pemda DIY lakukan pada Juli-Agustus kemarin. Pemerintah kabupaten kota hanya tinggal membuat surat keputusan (SK) berkaitan dengan hal tersebut. Sehingga sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan apalagi dipersulit lagi.

“Provinsi membantu top up Rp 200 ribu (Juli-Agustus). Hambok sudah itu sudah terealisasi tidak ada masalah tinggal diambilin alamat itu sudah jelas semua lewat BPD. Ya sudah sekarang SK kabupaten atau kota, top up untuk itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sultan mengatakan tidak perlu takut salah. Data penerima bantuan dapat mengacu pada data sebelumnya, dapat dicari by name by address pada data Bank BPD DIY yang sebelumnya sudah diverifikasi.

Dipetani (dipetakan) saja toh ada alamat di BPD by name by address, dicari itu dari kabupaten kota mana, sudah ndak usah diverifikasi karena memang sudah kami verifikasi itu saja,” lanjutnya.

Sultan berharap warga Yogyakarta bisa mendapatkan jaminan penghasilan hingga Desember 2020 mendatang baik melalui PKH reguler dan top-up dari pemerintah kabupaten/kota.

“Bahwa orang miskin di Yogya sampai akhir tahun ada jaminan mendapatkan penghasilan tidak hanya Rp 200 ribu tapi plus top-up dari masing-masing kabupaten/kota. Dah itu harapan saya itu,” tuturnya.
Sultan juga menegaskan apabila itu tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan alasan merasa kesulitan, maka dia mengungkapkan sudah kehabisan kata-kata untuk menghadapi situasi tersebut. Toh, data sudah ada tinggal realisasi saja.

“Kalau itupun ngrekoso (kesulitan) realisasi kan dengan daftar by name by address di BPD. Saya ndak bisa bicara lagi lainnya tapi bagi saya itu sudah cukup ada jaminan bagi mereka,” ujarnya. (C-4)

Read previous post:
Libur Panjang, Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Close