Bidang SG-PAG Dipatok Ulang

YOGYA (HARIAN MERAPI) – Sewindu Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY, sebanyak 1.240 sertifikat tanah yang terdiri 1.238 sertifikat Sultan Ground (SG) dan 2 sertifikat Pakualam Ground (PAG) diserahkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) DIY kepada lembaga Kasultanan dan Kadipaten di Ruang Rapat Panitikismo, Kraton Yogyakarta, Selasa (1/9).

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Krido Suprayitno mengatakan sertifikat SG terdiri atas 43 sertifikat Kota Yogyakarta, 546 sertifikat Bantul, 23 sertifikat Kulonprogo, 359 sertifikat Gunungkidul dan 267 sertifikat Sleman. Adapun PAG hanya dua sertifikat di Kulonrogo, Krido menyebut hingga saat ini SG dan PAG yang tersertifikasi sebanyak 6.184 bidang. Adapun sertifikat sebanyak 14.044 yang terdiri dari 13.688 sertifikat SG dan 356 sertifikat PAG. “Sudah tersertifikasi 57,86 persen,” ungkapnya.

Krido mengungkap terdapat beberapa kendala dalam sertifikat yakni menyangkut berkas lama seperti surat ukur yang tidak lengkap dan hilangnya patok atau memang belum dipatok sebelumnya. Oleh karena itu pada 2020 akan dilakukan pematokan ulang dan tanah akan didaftarkan kembali pada 2021 dengan target selesai keseluruhan pada 2023 mendatang.

“Akan dipatok ulang karena banyak yang hilang (patoknya). Dasar acuan patok menggunkan buku leger dan peta bidang. Target selesai semua pada 2023,” jelas Krido.

Selain itu, Krido mengungkap tanah PAG memiliki permasalahan lebih kompleks karena sudah banyak yang ditempati dan jadi pemukiman warga. Perlu dilakukan pendekatan dan sosialisasi kepada warga sebab menurut Krido sebetulnya sertifikasi tersebut justru memberikan pengakuan hak pengelolaan oleh warga melalui kekancingan.

Sementara itu, Penghageng Kawedanan Hageng Panitraputra Kraton Yogyakarta, KGPH Haryo Hadiwinoto menyebut permasalahan perihal pertanahan sudah ada sejak dulu. “Karena walaupun sebelum kemerdekaan, Kasultanan dan Kadipaten memiliki lembaga dan produk hukum mengenai masalah pertanahan baik di kota maupun di desa,” ungkapnya.

Ia berharap adanya sertifikasi dapat menata adminitrasi pertanahan yang baik di Yogyakarta dipadu dengan sistem teknologi informasi. “Jadi dengan penertiban ini semoga nanti data dan perkembangan perubahan data terkontrol dari semua sisi dan dapat dicapai dengan adanya perkembangan teknologi seperti saat ini,” jelasnya. (C-4)

Read previous post:
Antisipasi Kelaparan, Warga Miskin Dibantu Beras

PURWOREJO (MERAPI) – Dampak pandemi covid-19 di Kabupaten Purworejo kian terasa. Menyusul banyaknya warga miskin atau yang kehilangan pekerjaan akibat

Close