Pemkot Yogya Lanjutkan Pendaftaran Sultan dan Pakualaman Ground

YOGYA (HARIAN MERAPI) – Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta melanjutkan pendaftaran tanah Kasultanan Yogyakarta Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG) yang sempat tertunda karena wabah Covid-19. Pada tahun 2020 ditargetkan ada 100 bidang tanah SG dan PAG yang masuk pendaftaran kegiatan pertanahan pendukung keistimewaan DIY.

“Kegiatan pertanahan pendukung keistimewaan seperti identifikasi, inventarisasi, pemetaan sampai pendaftaran masih berlanjut diselenggarakan. Hanya sempat ada penundaan waktu,” kata Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, Sarmin, Minggu (26/7).

Tahapan pendaftaran tanah SG dan PAG sudah mulai dilakukan sejak pertengahan Juni dengan persiapan administrasi pengajuan berkas untuk diketahui dan ditandatangani oleh pihak Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Setelah itu petugas kemudian turun ke lapangan untuk melakukan pendaftaran lalu ditandtangani pengampu wilayah lokasi tanah itu.

“Akhir Juli sudah mulai turun lapangan untuk pemetaan dan pengukuran tanah SG dan PAG,” imbuhnya.

Dia menyebut total target ada 100 bidang tanah SG dan PAG yang dilakukan pendaftaran. Kondisi bidang tanah SG dan PAG beragam ada yang berupa tanah kosong dan sudah dimanfaatkan untuk bangunan seperti masjid, permukiman dan makam.

Pemetaan dan pendaftaran untuk 100 bidang tanah SG dan PAG adalah hasil pendataan tahun 2019. Hasil dari pendaftaran tanah itu adalah sertifikat yang akan diserahkan ke Keraton Yogyakarta maupun Paku Alaman melalui Pemerintah DIY. Bagi masyarakat yang memanfaatkan tanah berstatus SG dan PAG, bisa mengajukan kekancingan ke pihak keraton untuk pemanfaatannya.

“Kami juga akan melakukan pendataan identifikasi tanah SG dan PAG. Tapi kami laksanakan pada akhir tahun,” tambah Sarmin.

Pendataan dan pendaftaran tanah SG dan PAG itu dibiayai menggunakan dana keistimewaan DIY. Menurutnya, tahapan-tahapan untuk sertifikasi tanah SG itu tidak bisa selesai dalam satu tahun karena untuk inventarisasi dan identifikasi perlu pencermatan tinggi lantaran hampir semua tanah di kota Yogyakarta sudah terdata atau memilik sertikat.

“Untuk pendataan tanah SG kami sifatnya menyisir, sehingga yang potensi-potensi tanah SG. Itu pun kami harus kroscek juga, apakah ada warga masyarat yang mengklaim itu tidak. Setelah sesuai data belum dikeluarkan alas hak, tidak ada klaim dari masyarakat, baru dimasukkan ke pemetaan,” ucapnya. (Tri)

Read previous post:
Kartun Jurukunci, Senin (27/7/2020)

Close