GUGUS TUGAS COVID-19 DIBUBARKAN-Pemda DIY Tunggu Arahan Pusat

YOGYA (HARIAN MERAPI) – Presiden Joko Widodo membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Aturan itu diteken Jokowi pada Senin (20/7). Kewenangan Gugus Tugas sebelumnya akan dilanjutkan oleh Komite Kebijakan yang membawahi dua satgas yakni Satgas Covid-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengaku belum mendapatkan informasi terbaru perihal kebijakan tersebut. Sultan justru mengisyaratkan perpanjangan masa darurat Covid-19 yang berakhir pada (31/7) apabila kondisi persebaran Covid-19 di Yogyakarta tidak kunjung kondusif.

“Selama masih ada yang kena corona di rumah sakit ya dalam keadaan darurat tetap saya lakukan. Karena tidak mungkin mau beli PCR maupun rapid test harus lelang gak mungkin selama itu darurat tetep jalan,” ungkap Sultan, Selasa (21/7) di Kompleks Kepatihan.

Sekda DIY, Baskara Aji mengatakan saat ini masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait pembubaran gugus tugas percepatan Covid-19 menjadi komite kebijakan. “Menyesuaikan, baru dapat hari ini ya untuk perubahan gugus tugas menjadi komite tetapi nampaknya kalau saya perhatikan yang paling penting adalah Presiden ingin membagi konsentrasi ekonomi dan non ekonomi. Pak Gubernur juga sudah mulai konsentrasikan pemikiran kita ke pemulihan ekonomi walaupun tidak lengah dari sisi kesehatan,” ungkapnya.

Aji menyebut saat ini sedang menunggu aba-aba dan arahan dari Pemerintah pusat sehingga gugus tugas penanganan Covid-19 di Yogyakarta tetap berjalan. “Selama belum ada satgas yang baru maka gugus tugas tetap jalan. Mungkin tidak akan banyak perubahan karena sesungguhnya konsentrasi ke arah mana,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait adanya lonjakan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang signifikan beberapa hari terakhir, Aji menyebut pihaknya terus melakulan antisipasi dan mengoptimalkan tempat tidur rumah sakit yang memadai beserta tenaga kesehatan yang ada.

Aji menambahkan akses telah dibuka memang sulit menghindari transmisi lokal. Pembukaan akses keluar masuk di Yogyakarta bukan berarti mengorbankan kesehatan masyarakat, tetapi karena pemulihan ekonomi harus dimulai dengan tetap berupaya menjaga kesehatan.

“Kalau kita masih tertutup maka mungkin kita masih kendalikan dengan baik tetapi perekonomian tidak jalan. Nah sekarang kita harus jalan dua-duanya. Bukan mengorbankan salah satu tetapi tetap kita setiap langkah yang kita lakukan ada konsekuensinya,” terangnya. (C-4)

Read previous post:
Yogya Berlakukan Tarif Parkir Progresif, LKY: Harus Diimbagi Perbaikan Pelayanan dan Keamanan

Close