Sanksi Administratif Perwal Pencegahan Covid-19 Dinilai Lemah

YOGYA (HARIAN MERAPI) – Peraturan Daerah untuk memperkuat pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Yogyakarta diwacanakan. Mengingat Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 51 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan sanksi administratif teguran hingga denda, dinilai lemah. Kondisi pandemi Covid-19 juga tidak bisa diperkirakan kapan selesai dan banyak masyarakat yang abai dengan protokol kesehatan.

“Mengingat pandemi ini akan berlangsung lama dan dinamika masyarakat semakin mengabaikan protokol kesehatan, perlu ada penguatan dengan pembahasan bersama di legislatif. Harapannya bisa diatur dalam perda untuk memperkuat pencegahan covid-19,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta yang membidangi kesehatan, Krisnadi Setiawan, Selasa (7/7).

Pihaknya sepakat dengan keputusan Pemkot Yogyakarta menerbitkan Perwal nomor 51 tahun 2020 sebagai langkah darurat dalam pengambilan keputusan secara cepat. Tapi akan lebih baik ditindaklanjuti secara simultan dengan pembahasan bersama legislatif. Pasalnya mengacu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan yang memuat sanksi hanya undang-undang, Perpu dan Perda.

“Sanksi merupakan pengurangan hak seseorang atau warga negara, sehingga produknya harus dihasilkan oleh pemerintah dan perwakilan masyarakat, dalam hal ini DPRD. Sanksi dalam perwal masih bersifat administratif menjadi tidak cukup kuat. Sanksinya harus mempunyai kekuatan pidana jika menjadi perda,” terangnya.

Menurutnya dengan sisa waktu yang ada dalam konteks kedaruratan dimungkinkan ada percepatan pembahasan perda, meskipun belum masuk program pembentukan perda tahun ini. Namun hal tersebut tergantung dari eksekutif atau Pemkot Yogyakarta berkomunikasi dengan DPRD.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta Nurcahyo Nugroho juga sependapat. Dia menjelaskan sanksi mestinya diatur dalam perda karena menurut undang undang tentang pemda, boleh memuat sanksi hukum atas pelanggaran perda. Tapi jika tidak memiliki dasar hukum yang kuat, pelaksanaannya tidak efektif. Dia juga menyoroti kurangnya aturan soal edukasi dalam Perwal nomor 51 tahun 2020.

“Niat Pemkot baik, adanya pencantuman sanksi supaya masyarakat jadi lebih perhatian. Tetapi jika tidak didukung dengan dasar hukum yang kuat dan jumlah petugas Satpol PP terbatas, maka tidak bisa berlaku efektif. Edukasi juga penting. Sebaiknya lakukan edukasi jangan langsung diberi sanksi,” papar Nurcahyo.

Sementara itu Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, aturan pencegahan dan pengendalian Covid-19 itu bisa dibuat dalam perda. Namun untuk membuat perda memerlukan proses tahapan yang tidak singkat.

“Kalau perda pembuatannya perlu proses dan tahapan. Sedangkan kondisi saat ini harus cepat. Perwal menjadi pedoman dan masyarakat harus menjalakan protokol Covid-19. Masyarakat juga diedukasi. Sanksi denda itu bukan tahapan, tapi opsi. Kami kedepankan teguran dulu. Tapi jika kondisi sudah luar biasa orang yang tidak mau taat, bisa kami terapkan (sanksi denda) agar tidak ada ledakan Covid-19,” tegas Heroe.

Dia menyatakan sanksi denda uang senilai Rp 100.000, dalam Perwal nomor 51 tahun 2020 itu bersifat sanksi adminsitratif sehingga pemerintah daerah bisa mengatur. Bukan seperti sanksi denda secara hukum pidana yang bisa menggantikan masa kurungan. (Tri)

Read previous post:
14 Kali Njambret, Residivis Ditembak Polisi

Close