Dana Kelurahan Bukan untuk Jaring Pengaman Sosial

YOGYA (HARIAN MERAPI) – Dana kelurahan bisa digunakan untuk mendukung penanganan wabah Covid-19. Hanya saja pemanfaatannya tidak bisa untuk membiayai program jaring pengaman sosial bagi warga terdampak pandemi Covid-19.

Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta Octo Noor Arafat mengatakan, sesuai surat edaran dari pemerintah pusat, semua anggaran direalokasi dan difokuskan kembali untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dampak pandemi. Surat edaran dari Kementerian Keuangan itu juga berlaku untuk penggunaan dana kelurahan yang selama ini bersumber dari dana alokai umum tambahan APBN.

“Jadi dana kelurahan bisa untuk mendukung penanganan Covid-19. Tapi dana kelurahan tidak bisa untuk membeli sembako lalu diberikan ke warga terdampak Covid-19 yang belum tersentuh bantuan,” kata Octo, Senin (1/6).

Diakuinya dana desa yang juga bersumber dari APBN, bisa dipakai untuk pemberian bantuan warga terdampak Covid-19. Itu karena pengelolaan dana desa ada mekanisme pemberian hibah. Berbeda dengan pengelolaan dana kelurahan. Dana kelurahan bisa untuk mendukung penanganan Covid-19 tetapi bentuknya pada program fisik dan pemberdayaan masyarakat.

“Dana kelurahan untuk Covid-19 lebih ke arah program fisik dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya sesuai arahan Pak Wawali, realokasi dana kelurahan bisa diarahkan untuk padat karya,” paparnya.

Menurutnya program padat karya bisa untuk pembangunan fisik sekaligus memberdayakan warga setempat. Terutama warga yang terdampak Covid-19 sehingga memberikan pendapatan. Program pemberdayaan lainya bisa berupa sosialisasi covid, mendisiplinkan warga, tempat cuci tangan dan lainnya.

Sedangkan program fisik bisa disesuaikan dengan rencana awal. Misalnya membangun sanitasi, tapi teknis pelaksanaan menggunakan mekanisme padat karya. “Untuk pekerjaan fisik, bagi yang belum telanjur dilaksanakan pihak ketiga, diarahkan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat. Itu aman dan dari aspek administrasi legalitasnya sudah bisa dipertanggungjawabkan,” jelas Octo.

Total dana kelurahan yang diterima dalam setahun total sekitar Rp 350 juta tiap kelurahan. Dana itu disalurkan dalam dua termin dengan komposisi 50 persen. Dia menyebut pengunaan dana kelurahan termina pertama harus sudah selesai sampai Mei.

“Dana kelurahan termin kedua bisa direalokasi lebih banyak lagi upaya-upaya pemulihan dampak Covid-19. Tahun 2021 beberapa program juga akan diarahkan untuk fokus pemulihan,” ucapnya.  (Tri)

Read previous post:
Kerumunan Ojek Online Ngantre di Tempat Kuliner Dibubarkan Satpol PP

Close