Warga Minta Kenaikan PBB Ditinjau Ulang

UMBULHARJO (HARIAN MERAPI) – Puluhan warga mendatangi DPRD Kota Yogyakarta mengawal rapat konsultasi terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2020. Sebagian warga menuntut kenaikan PBB ditinjau ulang karena dinilai memberatkan. Warga juga mempertanyakan, terkait perhitungan kenaikan PBB karena tidak semua nilai ketetapan PBB wajib pajak melonjak.

“Untuk permohonan keringanan PBB, kalau ternyata keringanan hanya diberikan Rp 10 ribu bagaimana? Problemnya kenaikan PBB. Kenaikan PBB harus ditinjau ulang. Warga ingin kenaikannya dicabut,” kata Hari, Ketua RT Kampung Sagan, Kelurahan Terban, usai rapat konsultasi di DPRD Kota Yogyakarta, Senin (2/3).

Hal senada juga disampaikan Subur warga kawasan Malioboro. Menurutnya kebijakan pengurangan PBB yang diberikan maksimal 75 persen tidak akan berarti. Alasannya kenaikan PBB ada yang mencapai hingga 300 persen.

Sedangkan Ayem warga Tegalrejo mempertanyakan dasar perhitungan kenaikan PBB karena di wilayah tidak semua nilai ketetapan PBB naik. Dicontohkan dari 11 lembar SPPT PBB yang diterimanya, hanya 1 lembar yang tidak naik nilai ketetapan PBB di tahun 2020.

Menanggapi hal itu Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudiatmoko yang menemui warga mengatakan, akan mencari jalan sebaik-baiknya. Dia menegaskan dewan tidak pernah diajak rembugan terkait kenaikan PBB karena kebijakan kenaikan NJOP PBB ditetapkan dalam perwal dan kepwal yang menjadi kewenangan Pemkot Yogyakarta.

Dia menjelaskan hasil rapat konsultasi dengan walikota dan wakil walikota kemarin juga merekomendasikan terkait ketegasan zona nilai tanah dan peta bidang yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Itu karena zona nilai tanah dan peta bidang mempengaruhi penilaian PBB selain NJOP. Oleh sebab itu Komisi A akan mendampingi BPN Kota Yogya melakukan konsolidasi ke Kanwil BPN DIY terkait penilaian tanah. Sedangkan Komisi B akan menelusuri regulasi terkait zona nilai tanah.

“Sudah keluar perwal. Kalau mau dicabut dasar hukumya apa. Rekomendasi maksimal kita, pemkot cabut perwalnya. Jika tidak ada kepastian hukum, maka solusinya lakukan afirmasi kebijakan pengajuan keringanan PBB. Buat posko aduan di pemkot dan DPRD bagi yang terdampak kenaikan PBB,” terang Danang.

Sementara itu Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti dalam rapat konsultasi dengan DPRD setempat mengatakan, kenaikan NJOP PBB sebenarnya sebagai bentuk kepatuhan terhadap undang-undang. Kenaikan itu karena rekomendasi NJOP harus diperbarui setiap 3 tahun.

“Makanya untuk keberpihakan ke masyarakat, kami terbitkan perwal dan kepwal yang mengatur stimulus dan pengurangan PBB. Kami sadari karena kemampuan masyarakat membayar PBB tidak bisa semuanya terpenuhi, sehingga kebijakan pengurangan PBB diperluas. Seluruh wajib pajak PBB yang keberatan dengan kenaikan PBB tahun 2020 dapat mengajukan permohonan keringanan PBB,” tandas Haryadi. (Tri)

Read previous post:
Sopir Nyetir Sambil Ngantuk, Mobil Tabrak 2 Motor

SAYEGAN (MERAPI)- Kecelakaan melibatkan mobil dan dua sepeda motor terjadi di Jalan Seyegan-Cebongan tepatnya di tikungan Mriyan Margomulyo Seyegan, Senin

Close