PEMBANGUNAN REL KERETA BANDARA-Warga Terdampak Protes Besaran Ganti Rugi

TEMON (HARIAN MERAPI) – Musyawarah terkait penetapan ganti rugi lahan terdampak pembangunan rel kereta api bandara menuju Yogyakarta International Airport (YIA) yang digelar Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY bersama warga di Balai Desa Kaligintung, Kecamatan Temon, Rabu (6/11), diwarnai protes. Ratusan warga meninggalkan lokasi musyawarah karena tidak setuju dengan ganti rugi tanah yang ditentukan.

Dalam proses musyawarah itu, warga terdampak dikumpulkan dalam satu ruangan, kemudian dipanggil satu persatu oleh petugas untuk menjalani pemeriksaan berkas kepemilikan tanah. Setelahnya, dilanjutkan pemeriksaan besaran ganti rugi, penandatanganan berita acara, penyampaian besaran ganti rugi dan penilaian aset atau appraisal. Namun, proses tersebut diwarnai protes warga.

Kepala Dusun Siwates, Desa Kaligintung, Ribut Yuwono menilai, tim pelaksana pengadaan tanah pembangunan rel tidak transparan mengenai harga tanah. Mereka langsung ditanya terkait persetujuan tanpa diberitahu nominal harga tanah terlebih dahulu. “Sebelum memutuskan, kami harus tahu dulu berapa harga yang ditentukan,” kata Ribut.

Ribut juga menilai, harga yang ditentukan tim appraisal independen terlalu rendah, yakni hanya Rp 1 juta permeter. Padahal menurutnya, pasaran harga tanah warga saat ini berkisar Rp 2 juta hingga Rp 3 juta permeter.

Adu mulut antara petugas dengan warga pun tak terhindarkan. Ratusan warga kemudian meninggalkan lokasi dan meminta agar kelanjutannya dilangsungkan setelah keinginan mereka terpenuhi.

Warga terdampak lain dari Dusun Girigondo, Ali Bahroji menambahkan, harga yang ditawarkan petugas dinilai tidak wajar karena terlalu rendah. Dengan harga itu, warga tidak bisa membangun rumah baru karena besarannya tidak mencukupi.

Sementara itu, warga Dusun Kaligintung Kidul, Wagimin mengatakan, sebenarnya warga mendukung penuh pembangunan rel kereta bandara karena ini berkaitan dengan program nasional. Meski demikian, dalam menjalankan tugasnya BPN diminta untuk melangkah sesuai prosedur dan memahami kondisi warga.

Menanggapi protes warga, Sekretaris Tim Pelaksana Pengadaan dari BPN DIY, Syamsul Bahri mengatakan, musyawarah digelar untuk membahas ganti rugi tanah. Jika ada warga yang belum menyampaikan keputusan setuju atau tidaknya, masih ditunggu sampai 14 hari setelah musyawarah.

“Lewat dari batas waktu itu, warga dinyatakan setuju. Ganti rugi bagi warga yang tidak datang ke musyawarah atau belum memutuskan, dititipkan di pengadilan negeri dan sewaktu-waktu bisa diambil,” jelasnya.

Syamsul mengklaim, tim sudah melaksanakan tahap pengadaan tanah sesuai prosedur, mulai dari inventarisasi dan identifikasi lahan. Setelahnya, dilakukan pengumuman selama 14 hari dengan cara ditempel di kantor balai desa dan masing-masing dusun.

“Kalau ada warga yang keberatan, bisa mengajukan keberatan untuk kemudian diverifikasi ulang. Sementara untuk nominal ganti rugi, hal itu merupakan kewenangan dari tim appraisal,” jelasnya.

Selain di Desa Kaligintung, musyawarah serupa juga dilaksanakan di desa lain yang terdampak pembangunan rel bandara, yaitu Desa Kalidengen dan Desa Glagah. Berbeda dengan Kaligintung, musyawarah di Kalidengen dan Glagah terpantau lancar.

PPK Pengadaan Tanah, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Yurisal Elmianto menyampaikan, bidang tanah yang terdampak di Desa Kaligintung sebanyak 133 bidang, di Desa Kalidengen 130 bidang dan Desa Glagah 155 bidang. Bagi pemilik lahan yang sudah sepakat, ditargetkan sebelum akhir 2019 proses pembayaran ganti rugi dapat dilakukan. “Kalau yang belum setuju, akan lebih lama dari itu,” ucapnya. (Unt)

Read previous post:
Baskara Aji Jabat Sekda Pemda DIY

DANUREJAN (HARIAN MERAPI) - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X resmi melantik Kadarmanta Baskara Aji sebagai Sekretaris

Close