BISA JADI MOTIVASI ANAK MUDA-Rencana Pemberian Honor Ketua RT/RW Disambut Baik

UMBULHARJO (HARIAN MERAPI) – Rencana pemberian honorarium bagi warga pelayan masyarakat seperti ketua RT/RW di Kota Yogyakarta disambut baik. Apresiasi ini diharapkan dapat memovitasi kalangan muda untuk menjadi pengurus di kampung halamannya.

“Ya Alhamdulilah semoga dengan adanya honor ini, warga tertarik jadi ketua RW. Khususnya pemuda karena selama ini yang ngurusi kampung biasanya orang-orang tua saja. Jadi nggak ada lagi ketua RW seumur hidup,” kata Ketua RW 2 Keparakan, Mergangsan, M Wahyu Sugianto, Kamis (24/10).

Diakuinya selama ini tidak ada honor bagi ketua RT/RW di Kota Yogyakarta. Wahyu yang sudah menjabat Ketua RW 2 Keparakan selama 3 periode atau 9 tahun itu menyebut selama ini adanya dana bantuan sosial RW. Untuk besaran honor bagi ketua RT/RW dia berharap diperhitungkan dan diterimakan setiap bulan.

“Kalau usul angka sebenarnya tidak etis. Tapi ya mohon diperhitungkan, kami di bawah kerjanya 24 jam melayani masyarakat. Harapannya penghargaan diterimakan bulanan. Karena di kabupaten perangkat desa itu bisa mendapat honor rutin bulanan,” paparnya.

Sementara itu Ketua RT 26 Kampung Nagan Kidul, Kelurahan Patehan Rohmat Hajir menyerahkan mekanisme penerimaan dan besaran honor ketua RT/RW itu. Menurutnya menjadi ketua RT adalah pengabdian untuk membantu masyarakat, sehingga dirinya akan menerima berapa pun besaran honor yang diterimakan.

“Saya terima saja sesuai dengan peraturannya. Dapat (honor) ya alhamdulilah. Tidak ngarani. Jadi RT itu pengabdian, kalau baik pada diem tapi jelek sedikit langsung bersuara,” tambah Rohmat.

Pemberian honor bagi warga pelayan masyarakat itu diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 27 Tahun 2019 tentang pemberian honorarium jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat di Kota Yogyakarta. Warga pelayan masyarakat di Kota Yogyakarta meliputa ketua RT/RW, ketua pengurus kampung, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan PKK tingkat kecamatan sampai RT.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Muhammad Fauzan mengatakan alokasi anggaran untuk honor warga pelayan masyarakat masih disusun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Yogyakarta. Setelah itu akan dibahas dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dengan komisi terkait di DPRD Kota Yogyakarta.

“Alokasi anggaran masih disusun TAPD. Kemungkinan besok disampaikan di komisi saat pembahasan RKA. Kami akan bahas lebih detail. Nominalnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar Fauzan.

Dia menegaskan, pemberian honorarium ini juga merupakan amanah Perda DIY Nomor 5 tahun 2014 tentang pelayanan publik. Utamanya pasal 19 bahwa warga pelayan masyarakat berhak mendapatkan apresiasi atau honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah. (Tri)

Read previous post:
Pembunuh Istri dan Mertua Divonis Mati

PURWOREJO (MERAPI)- Majelis hakim menjatuhkan vonis mati terhadap Gunardi (35), pelaku pembunuhan istrinya Siti Sarah Apriyani, serta mertuanya Muh Yahyono

Close