KEBIJAKAN UMUM APBD 2020 DIUBAH-Pembangunan Tower Balaikota Ditunda

YOGYA (HARIAN MERAPI) – Pembangunan Gedung Unit XI atau tower Balaikota yang rencananya dimasukkan dalam penganggaran tahun berjamak APBD 2020 Yogyakarta akhirnya ditunda. Hal itu menyusul adanya kesepakatan Kebijakan Umum APBD 2020 yang mengalami perubahan.

Mengacu nota kesepakatan yang telah disepakati dewan dan Pemkot Yogyakarta dalam rapat paripurna pada Rabu (23/10) disebutkan, adanya perubahan pada kebijakan umum APBD 2020. Perubahan itu yakni adanya pengurangan belanja pekerjaan pembangunan Gedung Unit XI kompleks Balaikota Yogyakarta sekitar Rp 32 miliar.

“Dana Rp 32 miliar itu dileburkan untuk mengurangi defisit anggaran dalam APBD 2020,” kata Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudiatmoko, usai rapat paripurna, kemarin.

Kebijakan itu adalah hasil pembahasan ulang yang dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Yogyakarta dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), usai rapat paripurna sebelumnya yang belum menemui kesepakatan. Dia menyatakan, kebijakan itu diambil untuk menjaga kemampuan fiskal lima tahun ke depan dan mengurangi defisit anggaran agar pemanfaatanya bisa maksimal.

“Tidak semata-mata menolak. Ini dalam rangka menjaga kemampuan fiskal dengan pengendalian desifit anggaran. Defisit dalam APBD tidak bisa dihilangkan, tapi semangatnya adalah mengontrol defisit,” jelasnya.

Dia menyebut setelah ada pengurangan anggaran lantaran penganggaran pembangunan Gedung Unit Xi ditunda, defisit rencana APBD 2020 menjadi 6 persen. Dari sebelumnya desifit anggaran mencapai 7,7 persen dari APBD. Meskipun dipastikan tidak masuk dalam APBD 2020, dimungkinkan masuk di APBD Perubahan 2020.

“Di APBD 2020 belum masuk, tapi ada kemungkinan di APBD Perubahan, kita tunggu. Kalau nanti dengan pengendalian defisit, Silpa bagus dari sisi pendapatan setalah diaudit lebih tinggi, kenapa tidak. Akan dilihat kembali tahun jamaknya berapa,” tambah Danang.

Sementara itu Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan revisi kebijakan umum APBD 2020 pada dana Rp 32 miliar untuk pembangunan Gedung Unit XI, dasarnya untuk penguatan anggaran, agar defisit tidak terlalu banyak. Untuk selanjutnya terkait rasionalisasi dari penganggaran Gedung Unit XI menunggu tahapan pembahasan APBD 2020.

“Dengan revisi itu pasti ada rasionalisasi terhadap anggaran Gedung Unit XI di kompleks Balaikota. Kita tunggu hasil pencermatan awal minggu depan mengena KUA PPAS. Soal SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) dan kemungkinan dianggarkan di anggaran perubahan, kami tekankan bukan pada efisiensi belanja, tapi dari sisi pendapatan misal melebihi target,” tandas Haryadi. (Tri)

Read previous post:
DONGKRAK LAMA TINGGAL WISATAWAN-DIY Kembangkan Storynomics Tourism

DAERAH Istimewa Yogyakarta tengah menyiapkan storynomics tourism untuk mendukung pengembangan pariwisata di wilayah setempat. Pendekatan pariwisata yang mengedepankan narasi sejarah

Close