Pemudik Wajib Tunjukkan Hasil Rapid Test

SUKOHARJO (MERAPI) – Pemkab Sukoharjo mewajibkan pemudik menunjukkan surat keterangan sehat hasil rapidtest antigen dan dilakukan karantina selama lima hari. Pemudik yang tidak bisa menunjukkan syarat tersebut maka wajib dikarantina selama 14 hari. Pengawasan juga akan diperketat hingga tingkat RT/RW sebagai antisipasi masuknya pemudik. Sebab dikhawatirkan banyak pemudik mencuri start sebelum Lebaran sudah mudik duluan.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Sabtu (17/4) mengatakan, Pemkab Sukoharjo mewaspadai ulah pemudik yang melakukan curi start dengan mudik lebih dahulu sebelum Lebaran. Hal ini rawan terjadi setelah pemerintah pusat menetapkan kebijakan larangan mudik Lebaran pada 6-17 Mei mendatang. Pemudik kemungkinan memilih mudik lebih dulu sebelum aturan tersebut diterapkan.

Pemkab Sukoharjo terkait hal tersebut kemudian membuat kebijakan daerah sendiri dengan melakukan upaya pencegahan dan penanganan. Bentuk pencegahan dilakukan dengan gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat. Etik Suryani mengatakan turun langsung sendiri memberikan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat untuk meminta kepada keluarga atau saudara dan termasuk warga itu sendiri untuk tidak mudik Lebaran. Hal itu dimaksudkan untuk meminimalisir pergerakan pemudik atau orang luar daerah masuk ke Sukoharjo. Sebab hal itu rawan menjadi penyebab penyebaran virus Corona.

Pemkab Sukoharjo juga memiliki kebijakan penanganan terkait mudik Lebaran dengan melakukan pengawasan ketat hingga tingkat RT/RW. Pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan diminta aktif memantau pergerakan kedatangan pemudik di wilayahnya masing masing. Pemudik tersebut apabila sudah terlanjur datang maka wajib dicatat dan dilaporkan identitasnya ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Sukoharjo. Selain itu pemudik juga wajib menunjukan surat keterangan sehat hasil rapidtest antigen dan dilakukan karantina selama lima hari. Pemudik yang tidak bisa menunjukan syarat tersebut maka wajib dikarantina selama 14 hari.

Kebijakan surat keterangan sehat hasil rapidtest antigen sudah disosialisasikan Pemkab Sukoharjo ke petugas terkait. Hal ini dijadikan pegangan saat melakukan kegiatan pencegahan penyebaran virus Corona dengan sasaran pemudik.

Petugas nantinya juga akan meminta pada pemudik menjalani karantina ditempat yang sudah disediakan. Hal itu dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan pemudik apabila terpaksa sudah terlanjur datang di Sukoharjo.

“Jangan sampai kecolongan terjadi penyebaran virus Corona karena pemudik. Pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan sudah saya minta aktif. Pengawasan juga dilakukan hingga tingkat RT/RW,” ujarnya.

Etik mengatakan, peran pengurus RT/RW dalam membantu Pemkab Sukoharjo melakukan pengawasan wilayah dengan sasaran kedatangan pemudik sangat penting. Sebab mereka paling dekat dengan lingkungan dan mengetahui aktivitas warga setiap hari.

“Kedatangan pendatang atau pemudik bisa cepat diketahui pengurus RT/RW. Apabila ada temuan maka segera dilaporkan dan dilakukan penanganan sebelum terjadi penyebaran virus Corona,” lanjutnya.

Etik Suryani menegaskan, kebijakan yang diambil Pemkab Sukoharjo bertujuan untuk menekan angka kasus penyebaran virus Corona. Disisi lain, Pemkab Sukoharjo tidak ingin ada kejadian lagi kasus positif virus Corona melonjak seperti saat mudik Lebaran tahun 2020 lalu. Sebab pemerintah pusat sudah melarang mudik Lebaran namun tetap saja banyak pemudik nekat datang ke Sukoharjo.

“Silaturahmi dengan anggota keluarga ditempat jauh perantauan bisa dilakukan secara online sekarang. Bersabar dulu jangan memaksakan diri mudik demi mencegah penyebaran virus Corona di Sukoharjo,” lanjutnya.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Budi Santoso, mengatakan, Pemkab Sukoharjo sudah menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait larangan mudik Lebaran bagi masyarakat dan termasuk berlaku pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Tindaklanjut dilakukan Pemkab Sukoharjo dengan mengeluarkan SE. Semua ASN dan pegawai di Pemkab Sukoharjo dipastikan sudah mengetahui adanya informasi tersebut. Sebab secara garis besar isi SE mengacu pada kebijakan dari pemerintah pusat dan diteruskan ke ASN di daerah termasuk di Pemkab Sukoharjo.

Dalam SE Pemkab Sukoharho melarang ASN melakukan perjalanan mudik Lebaran. Masing masing pimpinan OPD diminta meneruskan informasi dan melakukan pengawasan kepada semua pegawainya. Kontrol ketat dilakukan demi menghindari terjadinya pelanggaran sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus corona di Kabupaten Sukoharjo.

“Pemkab Sukoharjo sudah mengeluarkan SE larangan mudik bagi ASN dan pegawai di Pemkab Sukoharjo. SE tersebut sudah diedarkan dan diinformasikan langsung ke semua pimpinan OPD, ASN dan pegawai di masing masing OPD. Penyebaran informasi juga dilakukan melalui online dan dipastikan semua sudah mengetahui kebijakan pemerintah terkait larangan mudik Lebaran,” ujarnya.

Pemkab Sukoharjo juga meminta kepada beberapa OPD membantu melakukan pengawasan terkait kebijakan pemerintah tersebut untuk diterapkan pada ASN. OPD tersebut seperti Inspektorat, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dan Satuan Polisi Pamong Praja.

“Dalam SE itu juga masih memberi kelonggaran pada ASN apabila ada keperluan mendesak kedinasan ataupun pribadi hingga memaksa harus pergi keluar kota. Namun dengan catatan harus mendapat izin pimpinan OPD atau pejabat diatasnya,” lanjutnya.

Budi Santoso menjelaskan, pengecualian tersebut seperti saat ASN harus melakukan perjalanan keluar daerah karena tugas kedinasan. Hal itu pada kondisi sekarang masih sering dijumpai pada ASN yang membantu penanganan kasus pandemi virus corona. Salah satunya semisal ASN yang harus pergi dari Sukoharjo ke Semarang untuk berkoordinasi terkait vaksin virus corona dan lainnya. Selain itu kedinasan mengenai beberapa pekerjaan resmi sebagai ASN Pemkab Sukoharjo.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Sukoharjo Yunia Wahdiyati, mengatakan, sudah ada aturan tegas berupa kebijakan dari pemerintah pusat terkait larangan mudik Lebaran. Kebijakan tersebut sekarang sedang disosialisasikan kesemua pihak termasuk melibatkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Sukoharjo.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Sukoharjo mendasari kebijakan dari pemerintah pusat tersebut terkait larangan mudik Lebaran sebagai usaha pencegahan penyebaran virus Corona. Petugas akan melakukan pengawasan ketat hingga tingkat RT/RW dengan sasaran khusus pendatang atau pemudik di lingkungan tersebut.

“Sudah ada pelajaran berharga tahun lalu saat musim mudik Lebaran. Saat itu sudah ada larangan dari pemerintah pusat dan ternyata banyak yang nekat dengan memaksakan diri mudik ke Sukoharjo. Akibatnya terjadi lonjakan kasus positif virus Corona. Untuk tahun ini jangan sampai terulang lagi dan semakin diperketat pengawasan hingga RT/RW,” ujarnya.

Yunia menegaskan, pengetatan pengawasan sebenarnya sudah diberlakukan di semua wilayah di Kabupaten Sukoharjo. Namun khusus menghadapi musim mudik Lebaran akan semakin diperketat lagi dengan melibatkan petugas gabungan. Kegiatan diawali dengan penyekatan di perbatasan dengan sasaran kendaraan pemudik dari luar daerah.

Sosialisasi juga dilakukan dengan melibatkan pengurus RT/RW dengan menginformasikan kebijakan pemerintah pusat terkait larangan mudik. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Sukoharjo meminta agar pengurus RT/RW meneruskan informasi tersebut ke masing masing warga agar tidak memaksakan diri mudik saat Lebaran nanti.

“Warga yang memiliki anggota keluarga di perantauan agar tidak memaksakan diri mudik Lebaran karena rawan terjadi penyebaran virus Corona. Petugas dari tim gabungan nanti akan memperketat semua pintu masuk di perbatasan Sukoharjo,” lanjutnya.

Yunia menambahkan, mengaca dari pengalaman tahun lalu masih banyak ditemukan pemudik masuk wilayah Sukoharjo melalui berbagai jalur. Meski sudah diawasi ketat petugas namun pemudik tetap berhasil masuk dan sampai di rumah kampung halaman melalui jalur tikus.

“Jalur tikus ini memang banyak dan dimanfaatkan pemudik. Kami minta kesadaran pemudik agar tidak memaksakan diri. Kalaupun nanti nekat mudik dan masuk wilayah Kabupaten Sukoharjo maka wajib melapor ke petugas dan akan dilakukan penanganan secepatnya salah satunya isolasi mandiri,” lanjutnya. (Mam)

Read previous post:
MBR Disarankan Beli Gas Melon di Pangkalan

KARANGANYAR (MERAPI) - Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) disarankan membeli elpiji ukuran 3 kilogram di pangkalan. Harga Eceran Tertinggi (HET) di

Close