Pemkab Sukoharjo Keluarkan SE Larangan Mudik Lebaran Bagi ASN

SUKOHARJO (MERAPI) – Pemkab Sukoharjo menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait larangan mudik Lebaran dengan mengeluarkan surat edaran (SE) pada aparatur sipil negara (ASN). Para ASN Pemkab Sukoharjo dipastikan sudah menerima informasi dalam SE tersebut jauh hari dan diminta menaati kebijakan larangan mudik demi mencegah penyebaran virus corona. Pengawasan akan dilakukan oleh masing masing kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan telah disiapkan sanksi bagi pelanggar sesuai ketentuan pemerintah pusat.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Budi Santoso, Kamis (8/4) mengatakan, Pemkab Sukoharjo sudah menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait larangan mudik Lebaran bagi masyarakat dan termasuk berlaku ASN. Tindaklanjut dilakukan Pemkab Sukoharjo dengan mengeluarkan SE. Semua ASN dan pegawai di Pemkab Sukoharjo dipastikan sudah mengetahui adanya informasi tersebut. Sebab secara garis besar isi SE mengacu pada kebijakan dari pemerintah pusat dan diteruskan ke ASN di daerah termasuk di Pemkab Sukoharjo.

Dalam SE Pemkab Sukoharho melarang ASN melakukan perjalanan mudik Lebaran. Masing masing pimpinan OPD diminta meneruskan informasi dan melakukan pengawasan kepada semua pegawainya. Kontrol ketat dilakukan demi menghindari terjadinya pelanggaran sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus corona di Kabupaten Sukoharjo.

“Pemkab Sukoharjo sudah mengeluarkan SE larangan mudik bagi ASN dan pegawai di Pemkab Sukoharjo. SE tersebut sudah diedarkan dan diinformasikan langsung ke semua pimpinan OPD, ASN dan pegawai di masing masing OPD. Penyebaran informasi juga dilakukan melalui online dan dipastikan semua sudah mengetahui kebijakan pemerintah terkait larangan mudik Lebaran,” ujarnya.

Pemkab Sukoharjo juga meminta kepada beberapa OPD membantu melakukan pengawasan terkait kebijakan pemerintah tersebut untuk diterapkan pada ASN. OPD tersebut seperti Inspektorat, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dan Satuan Polisi Pamong Praja.

“Dalam SE itu juga masih memberi kelonggaran pada ASN apabila ada keperluan mendesak kedinasan ataupun pribadi hingga memaksa harus pergi keluar kota. Namun dengan catatan harus mendapat izin pimpinan OPD atau pejabat diatasnya,” lanjutnya.

Budi Santoso menjelaskan, pengecualian tersebut seperti saat ASN harus melakukan perjalanan keluar daerah karena tugas kedinasan. Hal itu pada kondisi sekarang masih sering dijumpai pada ASN yang membantu penanganan kasus pandemi virus corona. Salah satunya semisal ASN yang harus pergi dari Sukoharjo ke Semarang untuk berkoordinasi terkait vaksin virus corona dan lainnya. Selain itu kedinasan mengenai beberapa pekerjaan resmi sebagai ASN Pemkab Sukoharjo.

“ASN masih bisa pergi kedinasan ke luar daerah seizin pimpinan. Sebab sekarang penanganan pandemi virus corona perlu berkoordinasi langsung ke Semarang atau tingkat provinsi. Itu boleh namun dengan catatan juga wajib protokol kesehatan,” lanjutnya.

Kelonggaran lain diberikan pada ASN diperbolehkan ke luar daerah karena kepentingan pribadi yang sangat mendesak. Budi Santoso mencontohkan seperti ada anggota keluarga ASN meninggal dunia. ASN mendapat kesempatan melayat dengan melaporkan terlebih dahulu kejadian kepada pimpinan OPD.

“ASN yang baru saja terpaksa pergi keluar daerah tersebut setelah pulang kembali ke Sukoharjo wajib isolasi mandiri dan melaporkan pula ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona untuk memastikan kondisi kesehatannya,” lanjutnya.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani saat menghadiri acara tasyakuran panen padi di Desa Pondok, Kecamatan Nguter, Kamis (8/4) mengatakan, kondisi sekarang masih pandemi virus corona. Masyarakat jangan lengah dan terlena dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Warga juga diminta saling menjaga kondisi kesehatan dengan tetap memakai masker.

“Kalau ada anggota keluarga yang pergi merantau bilang jangan mudik dulu. Pemerintah pusat sudah mengeluarkan larangan. Jangan nanti nekat mudik bertemu keluarga membawa penyakit menularkan virus corona pada anggota keluarganya di sini di Sukoharjo dan jadi klaster baru,” ujarnya.

Warga diminta mematuhi kebijakan pemerintah pusat dengan tidak melakukan perjalanan mudik lebih dahulu. Termasuk bagi warga Sukoharjo tidak memaksakan diri pergi keluar daerah.

“Kalau ada yang nekad mudik itu perlu diawasi, ya kalau jujur kondisinya sehat. Tapi kalau dari sana sudah sakit dan bawah penyakit maka bisa membahayakan yang di Sukoharjo,” lanjutnya.

Etik Suryani menambahkan, warga yang merantau bisa bersilaturahmi dengan anggota keluarganya secara online menggunakan handphone. Cara tersebut paling aman sesuai kebijakan pemerintah pusat melarang mudik Lebaran demi menghindari tatap muka dengan anggota keluarga agar tidak terjadi penularan virus corona.

“Jangan memaksakan mudik Lebaran biar status Kabupaten Sukoharjo bisa zona hijau dan normal kembali. Sekarang semua pihak sudah bekerja keras melakukan penanganan pandemi virus corona,” lanjutnya.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Sukoharjo Yunia Wahdiyati, mengatakan, sudah ada aturan tegas berupa kebijakan dari pemerintah pusat terkait larangan mudik Lebaran. Kebijakan tersebut sekarang sedang disosialisasikan kesemua pihak termasuk melibatkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Sukoharjo.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Sukoharjo mendasari kebijakan dari pemerintah pusat tersebut terkait larangan mudik Lebaran sebagai usaha pencegahan penyebaran virus Corona. Petugas akan melakukan pengawasan ketat hingga tingkat RT/RW dengan sasaran khusus pendatang atau pemudik di lingkungan tersebut.

“Sudah ada pelajaran berharga tahun lalu saat musim mudik Lebaran. Saat itu sudah ada larangan dari pemerintah pusat dan ternyata banyak yang nekat dengan memaksakan diri mudik ke Sukoharjo. Akibatnya terjadi lonjakan kasus positif virus Corona. Untuk tahun ini jangan sampai terulang lagi dan semakin diperketat pengawasan hingga RT/RW,” ujarnya.

Yunia menegaskan, pengetatan pengawasan sebenarnya sudah diberlakukan di semua wilayah di Kabupaten Sukoharjo. Namun khusus menghadapi musim mudik Lebaran akan semakin diperketat lagi dengan melibatkan petugas gabungan. Kegiatan diawali dengan penyekatan di perbatasan dengan sasaran kendaraan pemudik dari luar daerah.

Sosialisasi juga dilakukan dengan melibatkan pengurus RT/RW dengan menginformasikan kebijakan pemerintah pusat terkait larangan mudik. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Sukoharjo meminta agar pengurus RT/RW meneruskan informasi tersebut ke masing masing warga agar tidak memaksakan diri mudik saat Lebaran nanti.

“Warga yang memiliki anggota keluarga di perantauan agar tidak memaksakan diri mudik Lebaran karena rawan terjadi penyebaran virus Corona. Petugas dari tim gabungan nanti akan memperketat semua pintu masuk di perbatasan Sukoharjo,” lanjutnya. (Mam)

Read previous post:
MERAPI-ISTIMEWA Anak-anak SD di Papua mendapat latihan PBB dari prajurit Yon Mekanis 512/QY
TUMBUHKAN SEMANGAT KEDISIPLINAN DAN CINTA TANAH AIR Prajurit TNI Beri Pelatihan PBB Siswa SD di Papua

Close