87 Hajatan, 80 Persen Langgar Aturan Jaga Jarak

Satpol PP mengingatkan aturan prokes pada penyelenggara hajatan (Foto: Abdul Alim)

KARANGANYAR (MERAPI) – Satpol PP Kabupaten Karanganyar mendapati aturan jaga jarak diabaikan para tamu hajatan. Parahnya, panitia penyelenggara seakan acuh tak acuh. Kepala Satpol PP Karanganyar Yophie Eko Jatiwibowo menyayangkan kondisi itu. Padahal, mereka sudah susah-susah mencari izin penyelenggaraan. Mereka juga menandatangani kesanggupan membubarkan acara jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan.

“Kenapa saat hari H, prinsip prokes dilanggar. Apakah komitmen menyanggupi dibubarkan acara hanya di atas kertas?” katanya, Minggu (28/9).

Tercatat sebanyak 87 lokasi penyelenggaraan hajatan tersebar di 17 kecamatan selama Sabtu-Minggu (27-28/9). Satpol PP menugasi petugas banpol kecamatan mengawasi dan mengingatkan penyelenggaraannya. Hasilnya, sekitar 80 persen melanggar jaga jarak.
“Dibatasi antarkursi tamu 1,5 meter. Tapi faktanya 80 persen melanggar. Aturan banyu mili tamu juga kurang efektif. Kebanyakan tamu usai tiba tidak langsung pulang meski sudah selesai menyapa tuan rumah. Malah berlama-lama,” katanya.

Penting diketahui, panitia hajatan wajib mengantongi izin penyelenggaraan dari pemerintah desa dan kecamatan setempat. Terdapat 14 butir aturan protokol kesehatan yang mutlak dipatuhi. Jika abai, panitia diminta membubarkan acaranya. Poin pentingnya pada pemakaian masker, jaga jarak dan cuci tangan pakai sabun.

Sementara itu, Satpol PP juga menegur PGRI terkait pemakaian gedungnya.
“Hajatan boleh. Tapi harus disiplin protokol kesehatan. PGRI seharusnya memberi tahu penyewa hal-hal itu,” kata Yophie.

Ia mendapat informasi dari Pemerintah Kecamatan Tasikmadu bahwa terjadi pelanggaran protokol kesehatan saat hajatan di GRHA PGRI yang terletak di Dusun Pokoh Desa Ngijo. Penyelenggara hajatan mengundang tamu sampai hampir memenuhi gedung berkapasitas seribu lebih tamu. Penyelenggara membawa-bawa nama bupati Karanganyar sebagai kolega dekatnya, sehingga membuat aparat kantor kecamatan sungkan jika tidak memberi rekomendasi izin keramaian. Terhitung sudah tiga kali GRHA PGRI dipakai menyelenggarakan acara dengan jumlah tamu sampai ratusan orang.

Ketua PGRI Karanganyar Tarsa tak menampik gedungnya telah beberapa kali dipakai untuk acara akbar. Terkait pelanggaran protokol kesehatan yang dituduhkan, hal itu bukan tanggung jawab dirinya.
“Kami hanya menyediakan gedung saja. Belum sampai EO. Mau bagaimana itu tanggung jawab penyewa,” kilahnya. (Lim)

Read previous post:
ilustrasi
Bingung Biaya Hidup, Janda 2 Anak Mencuri

Close