Tunggu Kejelasan Nasib, Ribuan Buruh di Sukoharjo Belum Terima Pembayaran THR

Ilustrasi

SUKOHARJO (MERAPI) – Ribuan buruh di Sukoharjo dari berbagai sektor usaha belum menerima pembayaran tunjangan hari raya (THR). Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo turun memantau langsung kondisi agar hak buruh bisa terpenuhi secepatnya. Apabila pelanggaran tidak segera teratasi maka FPB Sukoharjo mendesak pemerintah menjatuhkan sanksi.

Ketua FPB Sukoharjo Sukarno, Rabu (3/6) mengatakan, ribuan buruh tersebut hingga awal Juni ini belum menerima pembayaran THR dari tempat mereka bekerja. Kasus tersebut sudah dilaporkan dan ditindaklanjuti FPB Sukoharjo dengan melibatkan petugas dari dinas terkait.

Sukarno menjelaskan, buruh yang belum menerima pembayaran THR dibedakan dalam dua kelompok. Pertama, kelompok buruh yang sudah sejak awal melakukan perjanjian dengan pihak pengusaha atau tempat asal mereka bekerja terkait sistem pembayaran THR dicicil.

Sistem tersebut diterapkan sesuai kelonggaran yang diberikan pemerintah pusat pada pengusaha. Hal itu tertuang dalam SE Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020. Kelonggaran diberikan oleh pemerintah pusat pada pengusaha dengan menunda pembayaran THR pada buruh hingga melewati Idul Fitri.

Pembayaran THR tersebut akan dicicil pihak pengusaha sesuai catatan FPB Sukoharjo antara empat hingga lima kali. Saat ini buruh baru menerima satu kali tahap pembayaran. Jangka waktu hingga selesai 100 persen dibayar lunas THR diperkirakan membutuhkan waktu beberapa bulan kedepan.

“Untuk buruh yang belum menerima pembayaran THR dari kelompok pertama masih kami pantau. Dikelompok ini ada ribuan buruh tersebar diberbagai sektor usaha. Sebab mereka belum sepenuhnya mendapatkan hak 100 persen karena pihak pengusaha menerapkan sistem dicicil antara empat hingga lima kali pembayaran,” ujarnya.

Kelompok kedua buruh yang belum menerima pembayaran THR yakni berasal dari sektor usaha bermasalah. FPB Sukoharjo menemukan hal tersebut di pabrik PT Tyfountex, Gumpang, Kartasura. Sebab ada sekitar 2.000 hingga 3.000 orang buruh dengan status karyawan aktif belum menerima pembayaran THR. Bahkan nasib THR belum jelas kapan dibayar pihak perusahaan.

“Kalau dikelompok pertama tadi buruh belum menerima pembayaran THR karena sudah ada kesepakatan dicicil lima kali. Sedangkan dikelompok kedua ini buruh PT Tyfountex, Gumpang, Kartasura belum jelas kapan THR dibayar,” lanjutnya.

FPB Sukoharjo menemukan tidak hanya berkaitan dengan THR saja, namun juga beberapa hak buruh lain belum diberikan seperti gaji. Bahkan ribuan buruh PT Tyfountex, Gumpang, Kartasura yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan juga belum menerima hak berupa pesangon dan tunjangan.

“Terkait masalah ketenagakerjaan kami minta pemerintah tegas dengan memberikan sanksi apabila THR buruh tidak dibayar pengusaha. Terlebih lagi dengan kondisi pandemi virus corona seperti sekarang hak buruh wajib diberikan,” lanjutnya.

Juru bicara karyawan sekaligus Ketua KSPN PT Tyfountex Aris Setyono, Senin (18/5) mengatakan, masalah yang dihadapi karyawan PT Tyfountex, Gumpang, Kartasura sejak lama sudah sangat banyak dan belum terselesaikan hingga sekarang. Salah satu masalah terbaru yang dihadapi karyawan aktif yakni berkaitan dengan gaji bulan April dan THR. Karyawan sudah menyampaikan masalah ke pihak manajemen perusahaan. Pembahasan juga sudah digelar dengan melibatkan sejumlah pihak terkait. Namun masalah tersebut tidak kunjung menemui titik penyelesaian.

Atas kondisi tersebut membuat karyawan geram dan meminta bantuan pada Pemkab dan DPRD Sukoharjo. Karyawan mendatangi kantor Pemkab Sukoharjo dan DPRD Sukoharjo berharap tuntutan gaji bisa segera terselesaikan.

“Karyawan ditengah kondisi pandemi virus corona seperti sekarang dirasakan sangat memprihatinkan bagi karyawan PT Tyfountex. Usaha sudah kami lakukan dan belum berhasil. Kami meminta bantuan pada Pemkab Sukoharjo khususnya bapak bupati dan DPRD Sukoharjo agar hak kami berupa gaji, THR dan pesangon segera diberikan manajemen perusahaan,” ujarnya.

Aris menjelaskan, total ada sekitar 3.000 orang karyawan PT Tyfountex belum menerima hak dari perusahaan. Rinciaanya, sebanyak 1.000 orang karyawan aktif belum menerima gaji bulan April. Selain itu juga THR karena sebentar lagi Lebaran. Diluar itu masih ada 2.000 orang karyawan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan dan tenaga kerja kontrak belum menerima gaji, pesangon, THR dan hak lainnya. (Mam)

Read previous post:
Rapid Test di Pasar Sleman Gratis

SLEMAN (MERAPI) - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sleman menegaskan bahwa "rapid test" atau tes cepat kepada para pedagang

Close