Pembukaan Sekolah Perlu Libatkan Epidemiolog.

MERAPI – ISTIMEWA
Bayu Satria Wiratama

SLEMAN (MERAPI) – Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Satria Wiratama, mengungkapkan keputusan untuk memulai pembelajaran tatap muka di sekolah perlu melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan pakar epidemiologi.

Hal ini diperlukan untuk membantu merumuskan langkah-langkah yang perlu diambil oleh masing-masing daerah, mulai dari asesmen kesiapan hingga manipulasi infrastruktur. Sebab pengambilan keputusan ini tidak cukup didasarkan pada zonasi risiko Covid-19.

“Zonasi kurang bagus akurasinya, perlu ditambah dengan parameter lain seperti positivity rate juga,” ungkapnya melalui rilis yang dikirim ke Merapi, Kamis (3/12).

Positivity rate sendiri, lanjutnya, diharapkan berada di bawah angka 5 persen. Namun indikator ini perlu dilihat dari masing-masing daerah, bukan indikator secara nasional.

“Dan ini salah satunya selain jumlah yang di-tracing, juga jumlah kasus aktif, jumlah kasus baru, ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, dan lainnya,” imbuhnya.

Keputusan pemerintah memperbolehkan pembelajaran tatap muka pada Januari mendatang menurutnya dapat dikatakan belum tepat jika melihat kondisi persebaran Covid-19 di Indonesia. Bayu menyebut untuk dapat menakar kesiapan, perlu dilihat dari kondisi pada setiap provinsi, kabupaten, atau kota di Indonesia.

“Karena ada daerah yang memang kasusnya dari awal sedikit dan tergolong bagus, mungkin di situ bisa dipertimbangkan,” jelasnya.

Di samping protokol Covid-19 seperti menjaga jarak, mengenakan masker, dan mencuci tangan, konteks kegiatan belajar di sekolah diperlukan sejumlah protokol tambahan berupa pengawasan harian kondisi murid, guru dan orang tua murid, pengaturan jam kelas menjadi lebih pendek, pengaturan posisi duduk di kelas dan ruang guru, serta bagaimana memastikan setiap kelas memiliki ventilasi yang baik.

Menurutnya pada pembukaan sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) dan jenjang pendidikan di bawahnya harus dilakukan penerapan prokes lebih disiplin sebab kenalaran siswa sangat dibutuhkan.

“Anak usia SD ke bawah yang paling susah untuk menggunakan masker. Jadi tingkat kesulitannya memang lebih tinggi dibandingkan dengan SMP dan SMA,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait penerapan pembelajaran tatap muka di jenjang pendidikan tinggi, masing-masing perguruan tinggi bersama pemerintah daerah setempat perlu berkoordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap mahasiswa yang akan memasuki daerah tersebut. Semua mahasiswa yang akan datang ke suatu daerah menurutnya wajib melakukan karantina mandiri selama 14 hari.

“Kemudian jika memastikan akan melakukan perkuliahan, perlu mempersiapkan kondisi ruang kuliah, pengawasan mahasiswa terkait dengan gejala, komunikasi dengan Dinas Kesehatan, dan lain sebagainya,” ungkapnya. (C-4).

Read previous post:
AKSI JALAN MUNDUR BAHARUDIN KAMBA: Dukung Bawaslu Tindak Tegas Pelanggar Pilkada

WONOSARI (MERAPI) - Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharudin Kamba menggelar aksi long march dengan berjalan mundur dari Alun-alun Wonosari,

Close