• Kamis, 1 Desember 2022

Dipimpin Mahfud MD, tim Penyelesaian Pelanggaran HAM berat rapat perdana di Surabaya

- Minggu, 25 September 2022 | 19:50 WIB
Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan keterangan pers usai mempimpin rapat perdana Tim PPHAM di Surabaya, Minggu (25/9/2022).  (ANTARA/Hanif Nashrullah)
Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan keterangan pers usai mempimpin rapat perdana Tim PPHAM di Surabaya, Minggu (25/9/2022). (ANTARA/Hanif Nashrullah)

HARIAN MERAPI - Tim Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) berat di masa lalu menggelar rapat perdana di Kota Surabaya, Minggu (25/9/2022).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menjelaskan, tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi yang Berat Masa Lalu.

"Nama timnya PPHAM. Bertugas menyelesaikan secara nonyudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu sebagai perwujudan tanggung jawab moral, politik kebangsaan, guna mengakhiri luka bangsa demi terciptanya kerukunan berbangsa dan bernegara," kata Mahfud MD kepada wartawan usai memimpin rapat perdana tersebut.

Baca Juga: Mahfud MD benarkan banyak buzzer di Indonesia, ini macamnya

Menurut dia, latar belakang dibentuknya tim ini karena Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengalami kesulitan memproses perkara-perkaranya melalui mekanisme yudisial.

Mahfud mengatakan, lembaga yang memiliki wewenang menentukan pelanggaran HAM berat hanya Komnas HAM, yaitu melalui proses penyelidikan dan keputusan sidang pleno.

"Komnas HAM menyatakan saat ini tersisa 13 pelanggaran HAM berat. Sebanyak sembilan kasus terjadi sebelum dibuat UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selain itu, empat kasus terjadi setelah keluarnya UU Nomor 26 Tahun 2000," ujar Mahfud seperti dikutip dari Antara.

Baca Juga: Pedenya Zulkifli Hasan mampu stabilkan harga kebutuhan pokok dalam 100 hari kerja sebagai Mendag

Mahfud mengatakan, terdapat beberapa kasus yang telah diajukan Komnas HAM melalui mekanisme yudisial. Dua di antaranya kejadian HAM berat yang terjadi sebelum diterbitkan UU Nomor 26 Tahun 2000, yaitu pascajajak pendapat di Timor Timur dan peristiwa Tanjung Priok.

Halaman:

Editor: Sutriono

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ridwan Kamil dinilai bisa melengkapi Partai Golkar

Senin, 28 November 2022 | 18:08 WIB
X