• Sabtu, 1 Oktober 2022

Inilah aturan baru penyelenggaraan ibadah umrah 1444

- Selasa, 20 September 2022 | 22:14 WIB
Direktur Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama Nur Arifin (kiri) dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Bogor, Selasa (20/9/2022).  (ANTARA/HO-Kemenag)
Direktur Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama Nur Arifin (kiri) dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Bogor, Selasa (20/9/2022). (ANTARA/HO-Kemenag)

HARIAN MERAPI - Pemerintah Arab Saudi memberlakukan sejumlah aturan baru dalam penyelenggaraan ibadah umrah 1444 Hijriah/2023 Masehi.

"Kebijakan Saudi dalam penyelenggaraan umrah juga mengarah pada skema bussiness to customer atau B to C," kata Direktur Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama Nur Arifin dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Pernyataan tersebut disampaikan Nur saat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Sejumlah poin dibahas seperti peran PPIU, vaksin meningitis dan tiket pesawat.

Baca Juga: Ini sosok gaib yang mendampingi Presiden Joko Widodo dalam menjalankan pemerintahan, siapa saja mereka?

Nur mengatakan aturan baru yang diberlakukan Arab Saudi sudah tak ada lagi batasan kuota umrah, tak perlu lagi menggunakan visa umrah atau boleh dengan jenis visa lainnya.

Selain itu, proses permohonan visa juga tidak harus melalui provider di Indonesia, PPIU bisa langsung berhubungan dengan provider Arab Saudi.

"Kebijakan itu diorientasikan sebagai bagian dari tahapan implementasi visi Saudi 2030," kata Nur.

Kebijakan ini, kata Nur, perlu direspons dan dimitigasi jika berpotensi memunculkan persoalan dalam penyelenggaraan umrah di Indonesia, termasuk perlu membahas sejumlah persoalan dalam negeri, seperti masalah vaksin meningitis yang sempat muncul di Surabaya, serta mahalnya harga tiket.

Baca Juga: Yenny Wahid temui Anies Baswedan di Jakarta, ada apa?

"Detail-detail persoalan ini dibahas bersama dalam FGD ini untuk mendapat rekomendasi perbaikan ke depan," kata dia.

Halaman:

Editor: Widyo Suprayogi

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Berkas kasus penistaan agama oleh Roy Suryo lengkap

Kamis, 29 September 2022 | 18:38 WIB

KPK tidak akan hentikan kasus Lukas Enembe

Selasa, 27 September 2022 | 17:41 WIB
X