• Selasa, 6 Desember 2022

Permohonan uji materi aturan ganja medis yang diajukan pasien cerebral palsy ditolak MK, ini alasannya

- Rabu, 20 Juli 2022 | 16:30 WIB
Hasil tangkapan layar sidang putusan Perkara 106/PUU-XVIII/2020 yang disiarkan langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi, Rabu (20/7/2022).  (ANTARA/Melalusa Susthira K.)
Hasil tangkapan layar sidang putusan Perkara 106/PUU-XVIII/2020 yang disiarkan langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi, Rabu (20/7/2022). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

HARIAN MERAPI - Permohonan uji materi aturan ganja medis yang diajukan sejumlah ibu dari pasien gangguan fungsi otak (cerebral palsy) serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya sejumlah ibu dari pasien gangguan otak (cerebral palsy) dan LSM mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Permohonan uji materi penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) terhadap UUD 1945 diajukan ke MK oleh Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, Nafiah Murhayanti, Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), dengan kuasa hukum Erasmus A. T. Napitupulu.

Baca Juga: Pro kontra istilah ganja medis yang kini tengah merebak, ini yang harus dipahami

Pasal yang dimohonkan untuk diuji adalah Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika berbunyi, “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”.

Sementara Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika berbunyi, “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”.

Dalam sidang putusan MK menolak permohonan uji materi. “Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya”, kata Hakim Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan amar putusan Perkara 106/PUU-XVIII/2020 yang disiarkan secara daring di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Rabu (20/7/2022).

Baca Juga: Presiden Timor Leste Ramos Horta kunjungi PBNU, ini yang dibicarakan

Pada sidang putusan tersebut, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyatakan dalil permohonan para pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 tidak beralasan menurut hukum.

Halaman:

Editor: Husein Effendi

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X