• Kamis, 1 Desember 2022

Ketua Khilafatul Muslimin Surabaya Ditetapkan Sebagai Tersangka, Ini Alasannya...

- Jumat, 10 Juni 2022 | 18:50 WIB
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto (tengah) mengumumkan penetapan Ketua Khilafatul Muslimin Surabaya Raya Aminuddin Mahmud sebagai tersangka di Mapolda Jatim, Surabaya, Jumat (10/6/2022) (ANTARA/HO-Bidhumas Polda Jatim)
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto (tengah) mengumumkan penetapan Ketua Khilafatul Muslimin Surabaya Raya Aminuddin Mahmud sebagai tersangka di Mapolda Jatim, Surabaya, Jumat (10/6/2022) (ANTARA/HO-Bidhumas Polda Jatim)

SURABAYA, harianmerapi.com - Ketua Khilafatul Muslimin Surabaya Raya Aminuddin Mahmud ditetapkan sebagai tersangka karena berkonvoi dengan mengajak masyarakat agar bersatu dalam sistem khilafah.

"Dalam kasus ini Polri menetapkan satu orang tersangka atas nama Aminuddin yang merupakan pemimpin Khilafatul Muslimin Surabaya," ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Polisi Dirmanto di Mapolda setempat di Surabaya, Jumat (10/6/2022).

Ia menegaskan bahwa Aminuddin bersalah karena mengajak dan mengimbau masyarakat mendukung pemimpin Khilafatul Muslimin Abdul Qodir Hasan Baraja di Lampung yang disampaikan saat melakukan konvoi rute Surabaya dan Sidoarjo pada Minggu, 29 Mei 2022.

Baca Juga: Seorang Kakek Melakukan Percobaan Pemerkosaan Terhadap Nenek di Temanggung

Pada saat itu, konvoi yang dipimpin Aminuddin juga membagikan brosur kepada masyarakat dan memasang pamflet di masing-masing sepeda motor.

"Oleh karena yang bersangkutan merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan konvoi, pembagian brosur, dan mengimbau masyarakat untuk mendukung Khilafatul Muslimin," ucapnya.

Menurut Dirmanto, penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 42 orang saksi, ditambah empat saksi ahli terdiri atas ahli hukum pidana, bahasa, sosiologi, dan agama.

Baca Juga: Pemkab Boyolali Perpanjang Penutupan Pasar Hewan untuk Tekan Penyebaran PMK

"Adapun barang bukti yang disita ada sebanyak 63 buah, baik itu dalam bentuk buku, pamflet, brosur, bendera, dan sebagainya," kata perwira menengah Polri tersebut.

Tersangka Aminuddin dijerat Pasal 82 UU Nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pengganti UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Halaman:

Editor: Widyo Suprayogi

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X