JENEWA, harianmerapi.com - Eskalasi operasi militer Rusia di Ukraina mengarah pada meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan pada Senin (28/2), bahwa badan global itu memantau pelanggaran-pelanggaran itu dengan tim di lapangan.
"Peningkatan operasi militer oleh Federasi Rusia di Ukraina mengarah pada peningkatan pelanggaran hak asasi manusia," kata Guterres dalam pidato yang direkam pada pembukaan Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa.
Baca Juga: Bermain Air, Dua Bocah Tenggelam di Sungai Kepuh Karanganyar Ditemukan Dalam Kondisi Tewas
"Kita harus menunjukkan kepada semua orang di Ukraina bahwa kita mendukung mereka di saat dibutuhkan," ujarnya.
Dalam pidato yang sama, Guterres mengatakan bahwa sebuah laporan yang akan diterbitkan pada Senin oleh panel PBB tentang adaptasi terhadap perubahan iklim mewakili "lonceng kematian lain untuk dunia yang kita kenal", dan mendesak kepatuhan terhadap kesepakatan Paris 2015.
Baca Juga: Hasrat Hati Ikut Ritual di Gunung Lawu, Pendaki asal Tangerang Lemas di Pos 4 dan Meninggal
Sebelumnya Rusia menggunakan hak vetonya terhadap draf resolusi DK PBB tentang kecaman invasi Rusia ke Ukraina.
Rancangan resolusi DK PBB itu menuntut Rusia segera menghentikan penggunaan kekuatannya terhadap Ukraina dan segera, sepenuhnya, dan tanpa syarat menarik pasukan militer dari perbatasan wilayah Ukraina yang diakui internasional.*
Artikel Terkait
Trending di Twitter, Jejak Digital Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Mendukung Israel Terbongkar
Warga Ukraina di Korea Gelar Unjuk Rasa Kutuk Invasi Rusia
Militer Ukraina Klaim Hancurkan 102 Tank dan Tewaskan 3.500 Tentara Rusia
Amerika Serikat Kucurkan Bantuan 350 Juta Dolar AS untuk Perkuat Pertahanan Militer Ukraina
Tuntut Tanggung Jawab Rusia Hentikan Agresi, Ukraina Ajukan Permohonan ke Mahkamah Internasional PBB