Buka Forum Konsultasi Publik, Bupati Sukoharjo Etik Suryani Canangkan RKPD 2023 Tahun Inovasi Pemda

SUKOHARJO, harianmerapi.com- Bupati Sukoharjo Etik Suryani membuka acara forum konsultasi publik penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023.

Kegiatan digelar di Auditorium Gedung Menara Wijaya Lantai 10 Pemkab Sukoharjo, Senin (24/1/2022).

Etik Suryani dalam sambutannya mengatakan RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode satu tahun. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Baca Juga: Omicron Merajalela di Brazil, Sehari 296 Orang Meninggal, Tercatat 135.080 Kasus Baru

Pelaksanaan forum konsultasi publik ini pada hakekatnya merupakan mandat dan pelaksanaan dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengamanatkan bahwa dalam rangka penyiapan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang akan dirumuskan dalam RKPD. Prosesnya dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan yang ada di daerah, untuk memperoleh masukan dan saran terhdap kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan.

"Dengan demikian forum konsultasi publik ini merupakan sarana rembuk bareng terhadap berbagai permasalahan yang ada di daerah dan merumuskan kapasitas yang harus dilakukan pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukoharjo," ujarnya.

Capaian kinerja pembangunan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021 menunjukan progres yang menggembirakan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa capaian indikator makro pembangunan yang ada. Data tahun 2021 menunjukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukoharjo sebesar 77,13. Angka tersebut lebih tinggi dari angka provinsi dan nasional bahkan terbaik nomor satu se Jawa Tengah untuk tingkat kabupaten.

Baca Juga: Kasus Kematian Akibat Covid-19 di Australia Meningkat Setelah Libur Akhir Tahun

Tingkat pengangguran terbuka 3,32 persen terbaik ketiga se Provinsi Jawa Tengah dan angka kemiskinan meskipun ada kenaikan sebesar 0,5 persen dari 7,68 persen di tahun 2020 menjadi 8,23 persen di tahun 2021. Capaian tersebut masih rendah jika dibandingkan capaian kabupaten kota di wilayah Subosukowonosraten serta provinsi dan nasional.