Luhut : Pengetatan Mobilitas Akan Jadi Opsi Terakhir Pemerintah

JAKARTA, harianmerapi.com - Pengetatan mobilitas akan menjadi opsi terakhir yang akan dipilih pemerintah dalam upaya mengantisipasi lonjakan kasus omicron di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Koordinator PPKM Jawa-Bali itu dalam keterangan pers hasil rapat terbatas soal PPKM secara daring di Jakarta, Minggu (16/1/2022) menyebutkan, penegakan protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi akan jadi strategi utama.

"Berbagai langkah yang dilakukan adalah penegakan protokol kesehatan dan, lagi-lagi, percepatan vaksinasi itu sangat penting. Dan pengetatan mobilitas akan kami jadikan opsi terakhir untuk dilakukan," katanya.

Baca Juga: Update Covid-19 di DIY Hari ini 16 Januari 2022, 9 Kasus Positif dan Tidak Ada Kasus Meninggal

Luhut memastikan pemerintah akan melakukan berbagai langkah mitigasi agar peningkatan kasus yang terjadi lebih landai dibandingkan negara-negara lain, sehingga tidak membebani sistem kesehatan nasional.

Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) itu mengimbau agar kegiatan perkantoran bisa diatur agar tidak perlu 100 persen WFO atau bekerja di kantor.

"Kami mengimbau, kalau di kantor tidak perlu 100 persen, ya tidak usah 100 persen yang hadir. Jadi diatur saja, lihat situasinya, apakah dibikin 75 persen untuk dua minggu ke depan, itu bisa dilakukan asesmen oleh kantor masing-masing. Khususnya kantor. Kalau industri saya kira tidak ada masalah," ujarnya.

Baca Juga: Kemenag Hentikan Sementara Penerbangan Jemaah Umrah Mulai 15 Januari, Ini Alasannya

Lebih lanjut, Luhut mengatakan berdasarkan pemantauan kasus Covid-19 di Afrika Selatan, puncak gelombang omicron di Indonesia diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret 2022.

"Saya ulangi, dari hasil trajectory kasus Covid-19 di Afrika Selatan, puncak gelombang omicron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret ini," katanya.*