Masyarakat Kulon Progo Pilih Hidup Sederhana dan Dilabeli Miskin

KULON PROGO, harianmerapi.com - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menilai tingginya kemiskinan di wilayah itu yang mencapai 18,38 persen atau 81.140 jiwa disebabkan masyarakat lebih memilih hidup sederhana, dibandingkan membelanjakan uang untuk kebutuhan konsumsi yang berlebihan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo Astungkara di Kulon Progo, Minggu mengatakan berbicara kemiskinan adalah indikator. Karena indikator yang digunakan untuk acuan masih menggunakan data dari Badan Pusat Statistik, maka kemiskinan di Kulon Progo akan tetap tertinggi.

"Gini rasio Kulon Progo antara 36 sampai 39. Hal ini sudah menggambarkan. Masyarakat Kulon Progo lebih memilih hidup sederhana, dibandingkan masyarakat Kota Yogyakarta. Mereka dikatakan miskin, tidak mempersoalkannya. Mereka makan nasi dan puasa sudah biasa," kata Astungkara.

Baca Juga: Mahasiswa Bunuh Diri Lompat dari Flyover Janti Sleman, Motifnya Masih Belum Jelas

Selain itu, menurut dia, tingginya kemiskinan di Kulon Progo disebabkan pola pikir masyarakat yang lebih mudah dikatakan miskin dibandingkan masyarakat yang mampu. Contohnya, masyarakat masih meminta BPJS Kesehatan dibiayai Pemkab Kulon Progo.

"Artinya, masyarakat lebih memilih dilabeli miskin. Kami tidak bisa berbuat banyak. Itu pilihan masyarakat," katanya.

Ia mengatakan setiap tahun, Pemkab Kulon Progo ditargetkan Pemda DIY untuk penurunan angka kemiskinan sebesar 3 persen. Hal itu tidak mungkin dan berat.

Baca Juga: PSS Sleman Sudah Rekrut 4 Pemain Depan, Diduga Jadi Pertanda Lepas Irfan Jaya

Dulu, di Kulon Progo ada megaproyek Bandara Internasional Yogyakarta yang mencapai Rp8 triliun, yang berubah angka kemiskinannya hanya Kecamatan Temon yang mengalami penurunan. Sekarang kecamatan yang masih bertahan kemiskinannya di Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap. Hal ini disebabkan sumber daya alam di Desa Kalirejo terbatas.

"Untuk itu, kami mencoba menciptakan wisata. Tapi kalau indikatornya masih seperti sekarang, disurvei tetap sama. Artinya, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) hingga bantuan sosial tunai (BST) bisa menyebabkan penurunan drastis, tapi masyarakat tidak mau. Mereka lebih memiliki melabelkan dirinya miskin. Hal ini yang sudah dan dilematis," katanya.