• Senin, 23 Mei 2022

Paguyuban Lurah Sleman 'Suryo Ndadari' Minta Peninjauan Kembali Perpres 104 Tahun 2021

- Rabu, 15 Desember 2021 | 16:47 WIB
Bupati Sleman DIY Kustini Sri Purnomo menerima surat permohonan peninjauan kembali Perpres No 104 tahun 2021 dari paguyuban lurah se-Sleman Suryo Ndadari, Rabu (15/12/2021). (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Sleman )
Bupati Sleman DIY Kustini Sri Purnomo menerima surat permohonan peninjauan kembali Perpres No 104 tahun 2021 dari paguyuban lurah se-Sleman Suryo Ndadari, Rabu (15/12/2021). (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Sleman )

SLEMAN, harianmerapi.com - Paguyuban Lurah se-Kabupaten Sleman Suryo Ndadari menyampaikan surat permohonan pada Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo, minta peninjauan kembali Perpres 104 Tahun 2021.

Kehadiran mereka diterima Bupati di Pendopo Parasamya Sleman, Rabu (15/12/2021).

Dalam kesempatan itu Lurah Triharjo, Kapanewon (Kecamatan) Slemab Irawan sekaligus perwakilan Suryo Ndadari menyebutkan, Perpres tertanggal 29 November 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 tersebut juga mengatur soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), khususnya Dana Desa (DD).

Baca Juga: Sebelum Laura Anna Meninggal Dunia: Kalau Mama Mati Duluan Jangan Ya, Aku Duluan yang Mati

"Jika sesuai dengan Perpres tersebut maka setidaknya 40 persen dari DD harus dialokasikan untuk BLT, serta dukungan pendanaan penanganan Covid-19 paling sedikit 8 persen," katanya.

Menurut dia hal tersebut tidak relevan mengingat mayoritas kelurahan di Kabupaten Sleman telah berstatus zona hijau Covid-19.

"Apakah masih realistis kita memberikan 40 persen per desa? Nah, padahal kita yang sudah berusaha mengurangi (penerima BLT) di tahun 2020-2021 tentang dampak Covid-19, ini malah angkanya bertambah," katanya.

Baca Juga: Laura Anna Dikabarkan Meninggal Dunia, Nikita Mirzani: Rest In Peace My Lil Sister

Ia menilai Perpres tersebut justru menyulitkan pihak kelurahan dalam melaksanakan kegiatannya. Sebab pihak kalurahan sudah melakukan musyawarah bersama masyarakat tentang program pembangunan dan pemberdayaan di tahun 2022 dengan pendanaan yang bersumber dari DD.

"Maka, dinilai kurang bijak jika harus memangkas atau menghilangkan program yang telah disusun tersebut. Kami harap pemerintah pusat bisa menghormati adanya otonomi tentang desa dan partisipasi pembangunan yang ada di tingkat desa," katanya.

Halaman:

Editor: Swasto Dayanto

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X