• Sabtu, 29 Januari 2022

Aliansi Mahasiswa Muslim Jogja Tolak Permendikbud Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasaan Seksual

- Sabtu, 27 November 2021 | 15:33 WIB
Aliansi Mahasiswa Muslim Peduli Keadilan Jogja sambangi Gedung DPRD DIY (Dokumentasi DPRD DIY)
Aliansi Mahasiswa Muslim Peduli Keadilan Jogja sambangi Gedung DPRD DIY (Dokumentasi DPRD DIY)

 

JOGJA, harianmerapi.com - Aliansi Mahasiswa Muslim Peduli Keadilan Jogja sambangi Gedung DPRD DIY, Jumat (26/11/2021).

Mereka meminta DPRD DIY menolak pengesahan aturan Permendikbud Ristek No 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasaan seksual di lingkungan perguruan tinggi karena dinilai multitafsir terutama pada pasal 5.

Ada 13 poin keberatan yang disampaikan, salah satunya mereka menilai aturan sekuler yang dianggap melegalkan perilaku seks bebas dan dirasa ada pasal yang multitafsir yang tidak memihak korban kekerasan seksual.

Baca Juga: Perankan Kinan di Layangan Putus, Begini Pandangan Putri Marino tentang Perselingkuhan

"Atas pernyataan sikap ini, kami minta cabut Permendikbudristek nomor 30/2021. Tolak liberalisasi perguruan tinggi oleh pembiayaan berbasis hutang lewat pemerbitan obligasi dalam penanganan kekerasan seksual," ujar Perwakilan Aliansi Mahasiswa Muslim Peduli Keadilan, Imam.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengatakan akan mengakomodir tuntutan mahasiswa agar selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kemendikbud Ristek.

"Sila ketuhanan maha esa memang tidak ada agama manapun yang melegalkan seks bebas. Secara eksplisit dalam pasal itu memang tidak ada namun secara implisit aturan itu melegalkan seks bebas. Itu yang disuarakan para mahasiswa," ujar Huda.

Baca Juga: Polisi Ungkap Gerombolan Klitih Gemar Minum Miras untuk Menambah Keberanian Saat Bikin Onar, Ini Penjelasannya

Berikut ini adalah pasal 5 Permendikbud Ristek No 30 tahun 2021 yang menuai banyak kritik.

Halaman:

Editor: Widyo Suprayogi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X