• Kamis, 26 Mei 2022

Mendagri Ingatkan Pemda Perhatikan Penyandang Disabilitas dalam Melaksanakan Pembangunan

- Sabtu, 13 November 2021 | 05:15 WIB




JAYAPURA, harianmerapi.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk memperhatikan para penyandang disabilitas dalam melakukan pembangunan.


Mendagri juga mendorong adanya aksesibilitas yang bagus ke ruang-ruang publik untuk penyandang disabilitas.

"Terutama mengenai masalah aksesibilitas akses, misalnya pembangunan jalan yang juga memperhatikan penyandang disabilitas, ada jalan khusus dengan memberikan tanda-tanda khusus bagi penyandang disabilitas," kata Mendagri dalam konferensi pers, di Media Center Kominfo Peparnas XVI Papua, Jayapura, Jumat (12/11/2021) malam, melalui siaran pers Kominfo.

Baca Juga: Polres Lubuk Linggau Sumsel Bongkar Kasus 13,722 Kg Narkoba dari Tersangka Asal Medan

Mendagri Tito mengungkapkan, beberapa minggu lalu, Staf Khusus Presiden untuk masalah Disabilitas yakni Angkie Yudistia telah menyampaikan kepada pihaknya mengenai perlunya dorongan dari pemerintah, termasuk pemerintah daerah (pemda) untuk memperhatikan dan membuat kesetaraan bagi penyandang disabilitas.


Menurut Mendagri, penyandang disabilitas itu bermacam-macam, bukan hanya tunarungu atau tunawicara, tapi ada juga disabilitas karena problem pada bagian tubuh. Ini sebetulnya berbeda-beda dan mereka memiliki juga hal yang sama dan mampu seperti manusia pada umumnya.

Misalnya, kata Menteri Tito, gangguan pada kaki. Hal ini tentunya tidak mempengaruhi bagian tubuh yang lain. Jadi bekerja di bidang teknologi informasi (TI) juga mereka sangat mampu.

Baca Juga: Kongres Ulama Perempuan Indonesia Anggap Permendikbud PPKS Bagian dari Jihad Melindungi Orang

Mendagri Tito mengatakan, berkaitan dengan konsep besar untuk memberikan akses dan kesempatan kepada para penyandang disabilitas, untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara ini, kita ingin ada konsep dasar untuk mendorong kesetaraan tersebut.

"Termasuk di antaranya bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN). Tapi ini memerlukan komunikasi dan kemudian koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait supaya persyaratan-persyaratannya bisa dipenuhi," ujar Tito.

Halaman:

Editor: Hudono

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X