• Selasa, 7 Desember 2021

Wacana TNI dan Polri Jabat Kepala Daerah Perlu Diwaspadai

- Sabtu, 16 Oktober 2021 | 05:52 WIB
Mahfudz Siddiq  (FOTO: ANTARA/Ismar Patrizki)
Mahfudz Siddiq (FOTO: ANTARA/Ismar Patrizki)

JAKARTA, harianmerapi.com - Wacana TNI dan Polri menduduki jabatan kepala daerah sebelum pemilihan kepala daerah 2024 perlu diwaspadai.


Wacana ini harus dikritisi, apakah hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak.


Hal itu diingatkan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Andre Rahadian sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (15/10/2021).

Baca Juga: Vaksin Merah Putih Akan Difungsikan Sebagai Penguat, Masih Uji Praklinis Tahap Dua


Andre mengajak masyarakat mewaspadai wacana menjadikan anggota TNI dan Polri aktif sebagai pejabat sementara/pelaksana tugas kepala daerah.

ILUNI UI berpendapat wacana itu perlu dicermati karena akan ada kepala daerah yang masa jabatannya habis sebelum pemilihan kepala daerah berlangsung pada 2024.

“Pada saat itu, ada beberapa pimpinan daerah yang kosong dan habisnya periode kepemimpinan. Kita akan dengar bagaimana strategi pemerintah dan DPR mengenai pengisian posisi-posisi yang kosong. Apakah ini sesuai dengan UU, kalau misalnya yang mengisi dari perwira TNI dan Polri,” kata Andre Rahadian.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari Ini 16 Oktober 2021: Aquarius Cukup Mempesona Tapi Jangan Tergoda, Libra Akan Diintervensi

Dalam siaran tertulis yang sama, Ketua Policy Center ILUNI UI M Jibriel Avessina menyampaikan kajian lembaganya menunjukkan penempatan anggota aktif Tbi Dan Polri sebagai pejabat sementara/pelaksana tugas kepala daerah tidak konsisten dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman:

Editor: Hudono

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X