Kasus Tiga Anak Diperkosa di Luwu Timur, LBH Makassar Desak Mabes Polri Ambil Alih

- Jumat, 8 Oktober 2021 | 08:55 WIB
Tim penasehat para korban, Rezky Pratiwi saat memberikan keterangan pers di kantor LBH Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/10/2021) malam.  (ANTARA/Darwin Fatir)
Tim penasehat para korban, Rezky Pratiwi saat memberikan keterangan pers di kantor LBH Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/10/2021) malam. (ANTARA/Darwin Fatir)

MAKASSAR, harianmerapi.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Sulawesi Selatan, mendesak Mabes Polri mengambil alih kasus dugaan kekerasan seksual terhadap tiga anak kakak beradik di bawah umur yang dihentikan Polres Luwu Timur dan Polda Sulawesi Selatan pada tahun 2019 dan 2020.

"Kami minta Polri mengambil alih dan melanjutkan proses perkara ini," ucap tim penasihat para korban, Rezky Pratiwi saat memberikan keterangan pers di kantor LBH Makassar, Kamis (7/10/2021) malam.

Kasus tersebut terkait atas laporan polisi dilaporkan oleh RS mantan istri SA (43) diketahui ASN di Inspektorat Pemda Luwu Timur, sebagai terlapor atas dugaan kekerasan seksual dan pemerkosaan ketiga anaknya masing-masing berinsial AL (8), MR (6) dan AL (4) yang dihentikan pada 10 Desember 2019.

Baca Juga: Kasus Tiga Anak Diperkosa di Luwu Timur, Polri Sebut Penyidikan Bisa Dibuka Kembali Asal Ditemukan Bukti Baru

Kasus ini pun kembali mencuat setelah ramai diperbincangkan publik, usai dipublis pada situs http//projetmultatuli.org hingga viral dan menjadi trending topik disejumlah media sosial terkait penghentian kasus tersebut.

Rezky menegaskan, kejadian yang menimpa anak-anak tersebut adalah tindak pidana. Pihak yang punya kewenangan untuk memproses perkara tersebut dan membawa pelaku ke pengadilan salah satunya adalah polisi.

"Polisi punya kewenangan. Makanya, kami mendesak sekali lagi Polri menindak lanjuti apa menjadi temuan kami yang sudah dilaporkan di Polda Sulsel agar bisa dibuka kembali dan diambil alih untuk ditindaklanjuti, agar para anak-anak bisa mendapatkan keadilan," paparnya kepada wartawan.

Menurutnya, dari fakta-fakta yang dikumpulkan tim LBH hasil asesemen dilakukan di Makassar, sangat penting untuk dibuka kembali. Sebab, kasus penghentian kasus melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dikeluarkan itu dinilai prematur.

Baca Juga: Bansos PKH Tahap 4 Segera Cair, Benarkah Disalurkan Bulan Oktober Ini?

Halaman:

Editor: Sutriono

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Presiden Jokowi Hadiri GPDRR 2022 di Bali

Rabu, 25 Mei 2022 | 07:30 WIB

Coffee Morning Bersama Komunitas Bandara YIA

Selasa, 24 Mei 2022 | 21:03 WIB
X