• Senin, 27 Juni 2022

Penjabat Kepala Daerah Tak Boleh Sembarangan, Harus Paham Proses Demokrasi

- Senin, 27 September 2021 | 13:06 WIB
engamat politik dari Universitas Andalas Asrinaldi.  (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi)
engamat politik dari Universitas Andalas Asrinaldi. (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi)

 

"Karena, kalau tidak paham dengan proses demokrasi, sulit juga untuk mendorong partisipasi masyarakat (dalam Pilkada 2024, red.)," ujar Asrinaldi.

Oleh karena itu, baik penjabat kepala daerah berasal dari TNI/Polri maupun masyarakat sipil, selama memahami proses demokrasi dan sesuai dengan keadaan daerah, dapat menjadi sosok yang tepat untuk memimpin.

Baca Juga: KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Jual Beli Jabatan di Kabupaten Probolinggo

Adapun yang ia maksud dengan keadaan daerah adalah rawan atau tidaknya wilayah tersebut terhadap konflik. Apabila suatu daerah termasuk ke dalam daerah yang rawan konflik, maka, menurut Asrinaldi, penjabat yang berasal dari TNI/Polri akan lebih tepat untuk daerah tersebut.

"Penting untuk memastikan pj kepala daerah memahami demokrasi. Karena kita berharap, terdapat kontestasi yang terbuka dan inklusif, serta diikuti oleh masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam Pilkada serentak 2024," kata Asrinaldi.*

P

Halaman:

Editor: Hudono

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X