• Kamis, 9 Desember 2021

Pemprov Jateng Sedang Persiapkan Perda Guna Tindak Lanjuti Perpres Pendanaan Pesantren

- Minggu, 19 September 2021 | 15:35 WIB
 Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen.  (ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng)
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen. (ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng)


SEMARANG, harianmerapi.com- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang mempersiapkan rancangan peraturan daerah guna menindaklanjuti pengesahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

"Kami dari pemerintah sedang mempersiapkan draf untuk Perda Pondok Pesantren yang nanti akan dibahas dan diusulkan dalam Prolegda DPRD Provinsi Jateng agar ada kesinambungan antara perpres dengan perda," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Semarang, Minggu (19/9/2021).

Gus Yasin, sapaan akrab Wagub Jateng, menjelaskan bahwa penyaluran pendanaan penyelenggaraan pondok pesantren dari pemerintah daerah ada mekanismenya, namun diprioritaskan bagi ponpes yang terdaftar di Kementerian Agama atau lembaga yang disahkan negara.

Baca Juga: Satgas Saber Pungli Pasang Baliho Pemberantasan Pungli, Ingatkan Masyarakat

Dengan demikian, katanya, diharapkan semua ponpes yang teregistrasi bisa diakomodasi pemerintah.

Terkait dengan dana abadi pondok pesantren, Gus Yasin menilai perlu dilakukan kajian terlebih dahulu.

Dalam kajian, lanjut dia, akan dipelajari lebih lanjut apa yang perlu disiapkan pemerintah daerah, baik tingkat Provinsi Jawa Tengah atau tingkat kabupaten/kota.

Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 September 2021.

Baca Juga: Dorong Produktivitas Pertanian, Petani Kulon Progo Dapat Bantuan Alat dan Mesin Pertanian

Penyusunan perpres tersebut dilakukan Kementerian Agama melibatkan berbagai pihak dan para pemangku kepentingan di pondok pesantren.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berpendapat bahwa terbitnya perpres ini merupakan sebuah momentum besar bagi dunia pondok pesantren.

Menag menyebutkan pada Pasal 9 Perpres tersebut mengatur pemerintah daerah dapat membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui APBD sesuai kewenangannya.

Baca Juga: Rocky Gerung Kirim Pesan ke Jokowi di Tengah Ancaman Rumahnya Digusur

Pendanaan tersebut dialokasikan melalui mekanisme hibah, baik untuk membantu penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat.*

 

Halaman:

Editor: Hudono

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X