• Minggu, 17 Oktober 2021

Ketua KPK : Praktik Jual Beli Jabatan Bisa Dihindarkan Jika Pembinaan SDM di Pemda Transparan

- Kamis, 16 September 2021 | 17:16 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri.  (ANTARA/HO-Humas KPK)
Ketua KPK Firli Bahuri. (ANTARA/HO-Humas KPK)

JAKARTA, harianmerapi.com - Praktik jual beli jabatan dapat dihindarkan jika pembinaan sumber daya manusia (SDM) di pemerintah daerah (pemda) dilaksanakan secara akutanbel dan transparan.

"Tidak akan pernah terjadi jual beli jabatan apabila seleksi jabatan pembinaan SDM dilaksanakan secara profesional, akuntabel, transparan, kompetitif, kejujuran, dan juga dilaksanakan sebagaimana mestinya," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam webinar "Jual Beli Jabatan, Kenapa dan Bagaimana Solusinya?" disiarkan melalui kanal YouTube KPK, (16/9/2021)

Terkait solusi mengatasi praktik jual beli jabatan, Firli mengatakan KPK dalam pencegahan korupsi telah mendorong diimplementasikannya manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga: Pemerintah Kabupaten Kudus siapkan Anggaran Rp45 Miliar Untuk Program BLT Buruh Rokok

"KPK di dalam pencegahan korupsi mengembangkan yang kita kenal dengan 'Monitoring Center for Prevention' (MCP), setidaknya program ini adalah tata cara untuk mengatasi sering rentan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Khusus terkait dengan jual beli jabatan setidaknya ada dua program yang dikembangkan oleh KPK, yang pertama adalah manajemen ASN," katanya.

Ia mengatakan jika manajemen ASN dipedomani, praktik jual beli jabatan juga tidak akan terjadi.

"Bilamana manajemen ASN kita letakkan pada posisi yang tepat dan kita pedomani serta kita jadikan sebagai tata cara disiplin pengelolaan ASN maka tentu lah jual beli jabatan tidak akan terjadi karena pada prinsipnya tentu juga dalam rangka manajemen ASN kita diwajibkan untuk memenuhi dan menjalankan azas-azas umum pemerintahan yang baik," tuturnya.

Baca Juga: Kemensos Memperbarui 74 Juta Data PBI JK dan Mengintegrasikan Dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Selain manajemen ASN, kata dia, cara lain untuk mengatasi praktik jual beli jabatan adalah melalui pengawasan yang ketat.

"Lakukan pengawasan secara ketat tidak hanya oleh pengawas internal, tetapi juga melibatkan pengawas eksternal dan yang paling penting lagi pengawasan dilakukan secara bertahap mulai dari perencanaan, pengesahan kebijakan, implementasi kegiatan maupun dalam rangka pengawasan akhir kebijakan dilaksanakan sehingga menutup ruang untuk tidak terjadinya tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jual beli jabatan," ujarnya.

Halaman:

Editor: Widyo Suprayogi

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kasus Korupsi Bupati Muba. KPK Tahan Empat Tersangka

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 23:03 WIB
X