• Rabu, 20 Oktober 2021

Perang Siber Berbahaya Bagi Aktivitas Sipil dan Militer. Lalu Bagaimana Cara Mengatasinya?

- Rabu, 15 September 2021 | 15:56 WIB
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Laksamana Madya TNI Harjo Susmoro (tengah), di Jakarta, Rabu (15/9/2021), memberi arahan pada jajarannya di Kedeputian Pengembangan mengenai ancaman perang siber.  (ANTARA/HO-Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional)
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Laksamana Madya TNI Harjo Susmoro (tengah), di Jakarta, Rabu (15/9/2021), memberi arahan pada jajarannya di Kedeputian Pengembangan mengenai ancaman perang siber. (ANTARA/HO-Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional)

JAKARTA, harianmerapi.com - Perang siber (cyber warfare) merupakan ancaman multidimensi yang berbahaya bagi aktivitas masyarakat sipil dan militer. Sebab hal itu bisa menguncang stabilitas nasional.

"Perang siber menjadikan berbagai objek dalam ruang siber, yang dikuasai negara, sebagai sasaran target," kata Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Laksamana Madya TNI Harjo Susmoro di Jakarta, Rabu (15/9/2021).

Saat rapat kerja terbatas membahas "Analisis Ancaman Cyber Warfare Guna Melindungi Kepentingan Negara dalam Rangka Menjaga Keamanan Nasional", Harjo Susmoro menyatakan, tujuan perang siber adalah mengguncang stabilitas ekonomi, aktivitas masyarakat sipil, dan kegiatan militer di ruang siber yang nantinya turut berdampak pada kehidupan di dunia fisik/nyata.

Baca Juga: Kisah dan Pesona Ratu Kalinyamat 2: Kehadiran Raden Toyib Membuat Hati Berdebar-debar

“Itu semua (ancaman di ruang siber) dapat dilakukan (pihak tertentu) tanpa melintasi batas suatu negara,” kata dia.

Perang siber merupakan contoh ekstrem ancaman di ruang siber. Contoh lain yang banyak ditemukan pada beberapa hari terakhir adalah kasus-kasus peretasan, kebocoran data, dan penyalahgunaan data oleh pihak-pihak tertentu.

“Peretasan yang marak terjadi belakangan ini, baik akibat kelalaian maupun social engineering semakin mengkhawatirkan, terutama bagi keamanan nasional. Yang terjadi beberapa kali di Indonesia, data pejabat penting bisa bocor dan diakses oleh masyarakat luas,” sebut dia, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya.

Baca Juga: Teten Masduki Dorong KSP Menjadi Konsolidator dan Agregator Bagi Usaha Kecil

Oleh karena itu, ia mengusulkan perlu ada lembaga yang ditunjuk atau bertugas memimpin (leading sector) tata kelola data nasional, termasuk di antaranya platform big data nasional.

Harapannya, jika ada lembaga yang memimpin koordinasi dan pengelolaan data nasional, maka berbagai masalah termasuk di antaranya ancaman terhadap data dan ruang siber dapat tertangani secara optimal, kata Harjo menegaskan.

Jika tidak dalam skala nasional, setidaknya masing-masing kementerian/lembaga membentuk unit kerja yang bertugas mengelola data, termasuk di antaranya turut bertanggung jawab atas keamanan data dan migrasi data, kata dia.

Baca Juga: Pesinetron Ijonk Mendatangi Polres Jaksel Untuk Klarifikasi KDRT Yang Dilakukan Oleh Istrinya

Pembentukan itu, menurut Harjo, dapat menggunakan Peraturan Presiden Nomor 39/2019 tentang Satu Data Nasional sebagai salah satu dasar hukumnya.

“Hingga saat ini belum ada organisasi yang mengelola data nasional secara terpusat, juga belum ada ketentuan platform big data nasional. Padahal, (tata kelola) data nasional sangat diperlukan dan sudah banyak terjadi kebocoran data,” kata dia.*

Halaman:

Editor: Widyo Suprayogi

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X