• Selasa, 26 Oktober 2021

Polri Limpahkan Aduan ICW Soal Lili Pintauli ke KPK, Karena Dinilai Bukan Ranah Kewenangan Polisi

- Jumat, 10 September 2021 | 12:52 WIB
 Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengadukan Lili Pintauli Siregar ke Bareskrim Polri, Rabu (8/9/2021).  (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengadukan Lili Pintauli Siregar ke Bareskrim Polri, Rabu (8/9/2021). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

JAKARTA, harianmerapi.com - Menilai bukan domain Polri, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melimpahkan surat aduan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait Lili Pintauli Siregar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Polri, peristiwa yang dilaporkan ICW merupakan ranah lembaga antirasuah tersebut.

"Peristiwa yang disampaikan ICW dalam suratnya adalah domain KPK, penyidik akan melimpahkan suratnya kepada KPK," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Tipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajadi, saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (10/9/2021).

Surat aduan ICW tersebut diserahkan Rabu (8/9) oleh peneliti ICW kepada Direkrorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

Baca Juga: Ahmad Basarah Minta Jangan Ada Politisasi Kebakaran Lapas Tangerang

Andi tidak menjelaskan lebih rinci mengapa aduan ICW tersebut tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana yang dapat diproses oleh Dittipidum Bareskrim Polri.


Sebelumnya, ICW mengadukan Lili Pintauli Siregar ke Dittipidum Bareskrim Polri diduga melanggar Pasal 35 juchto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pada Rabu (8/9).

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebutkan pada Sidang Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Lili Pintauli Siregar, terungkap fakta adanya pelanggaran pidana yang dilakukan Wakil Ketua KPK tersebut.

Baca Juga: Tiga Terduga Teroris Ditangkap Densus di Bekasi dan Grogol

Pelanggaran yang dimaksud adalah Pasal 35 juchto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), di mana disebutkan pimpinan KPK dilarang berhubungan, baik langsung atau tidak, dengan tersangka atau orang lain yang sedang menjalani perkara di KPK.

Halaman:

Editor: Hudono

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Mau Terbang, Ini Aturan Terbaru dari Kemenhub

Jumat, 22 Oktober 2021 | 14:12 WIB
X