Pemilu Legislatif di Kulonprogo, Gunungkidul dan DIY Tanpa PKPI

Parpol saat mendafar bacaleg DPRD DIY untuk Pemilu 2019 ke KPU DIY. (MERAPI-TRI DARMIYATI)
Parpol saat mendafar bacaleg DPRD DIY untuk Pemilu 2019 ke KPU DIY. (MERAPI-TRI DARMIYATI)

UMBULHARJO (MERAPI) – Sampai batas waktu yang ditetapkan pada Selasa (17/7) pukul 24.00 WIB hanya 15 partai politik yang mendaftarkan bakal calon legislatif (bacaleg) ke KPU DIY. Satu parpol yang tidak mendaftar yaitu Partai Keadilan dan Persatuan (PKPI).

“PKPI tidak menyerahkan pengajuan pendaftaran bakal caleg sampai kami tutup apukul 24.00 WIB. Jadi hanya 15 parpol yang mendaftarkan bakal caleg di KPU DIY,” kata Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan, di ruang kerjanya, Rabu (18/7).

Dia menyatakan tidak ada keterangan maupun konfirmasi PKPI tidak mendaftarkan bacaleg DPRD DIY untuk pemilu legislatif 2019. Hal itu dinilainya sebagai sikap politik. PKPI juga tidak mendaftarkan bacaleg di Kulonprogo dan Gunungkidul. Namun dia menegaskan selama ini setiap ada sosialisasi Pemilu 2019 KPU DIY mengundang PKPI. “Dalam pendaftaran ini kami sifatnya hanya menunggu dari parpol,” imbuhnya.

Sedangkan 15 parpol yang telah mendafartakan bacaleg ke KPU DIY yakni NasDem, PSI, PKS, PKB, PDIP, PAN, Golkar, Demokrat, Gerindra, Perindo, Hanura, Berkarya, Garuda, PPP dan PBB. Dia menyebut ada sekitar 500 bacaleg yang didaftarkan dari 15 parpol itu. Namun kepastian jumlah bacaleg itu menunggu rekapitulasi total hasil verifikasi.

“Yang mendaftar mendekati penutupan kemarin sekitar pukul 23.00 WIB adalah PPP dan PBB. Ada parpol yang mendaftarkan bakal caleg penuh sesuai kuota maksimal 55 kursi tapi ada juga parpol tidak penuh 55 kursi,” tambahnya.

Setelah pendaftaran ditutup KPU DIY kemarin langsung melakukan verifikasi administrasi lebih dalam terhadap bekas dokumen yang diajukan. Dalam verifikasi dokumen itu KPU DIY melibatkan Polda DIY, Dinas Pendidikan DIY, Kemenag dan Perguruan tinggi untuk meneliti dokumen yang menjadi kompetensi bacaleg. Termasuk untuk mengantisipasi pemalsuan dokumen.

“Kami tekankan verifikasi pada status khusus bakal caleg misalnya jika ada yang pernah berstatus narapidana. Tapi itu tergantung dari kejujuran caleg untuk mencantumkannya dalam riwayat di dokumen. Makanya nanti juga disaring dari masukan warga terhadap caleg jika ada yang berstasus misal terpindana korupsi,” terang Hamdan.

Sementara di KPU Kota Yogyakarta seluruh parpol mendaftarkan bacaleg untuk DPRD setempat. Total ada 413 bacaleg dari 16 parpol yang mendaftarkan ke KPU Kota Yogyakarta. Meski demikian beberapa parpol tidak semuanya mendaftarkan untuk maksimal 40 kursi. Sedangnkan parpol yang mendaftarkan maksimal 40 kursi yaitu NasDem, PKS, PDIP, Gerindra, Golkar, dan PAN.

“Hari ini kami harus selesaikan verifikasi kedalaman data dokumen syarat pendaftaran yang telah diserahkan,” tambah Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budiyanto.

Untuk penetapan daftar calon sementara pada 12-14 Agustus 2018. Sedangkan daftar calon tetap Pemilu legislatif 2019 akan diumumkan pada 20 September 2018.

Sementara itu sebanyak 15 partai politik dengan 456 bakal calon legislatif siap meramaikan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 di Kulonprogo. Sebelumnya, Pileg diperkirakan diikuti 16 parpol, namun satu di antaranya yakni PKPI tidak mendaftarkan diri hingga akhir waktu pendaftaran, Selasa (17/7) pukul 24.00 WIB.

Ketua KPU Kulonprogo, Muh Isnaini mengatakan, dari 15 parpol yang mendaftarkan bacaleg, delapan di antaranya memaksimalkan kuota kursi yakni 40 orang. Delapan partai tersebut ialah PKB, PKS, PAN, Perindo, NasDem, PDI-P, Gerindra dan Golkar.

Sementara parpol yang tidak memaksimalkan kuota yakni Hanura mendaftarkan 17 bacaleg, Garuda 10 bacaleg, PSI 5 bacaleg, PBB 24 bacaleg, Berkarya 21 bacaleg, Demokrat 31 bacaleg dan PPP 28 bacaleg.

“Kemudian satu parpol yakni PKPI tidak mendaftar hingga pukul 24.00 WIB,” katanya, Rabu (18/7).

Setelah pendaftaran ditutup, KPU Kulonprogo kemudian akan melakukan verifikasi terhadap seluruh data yang masuk. Hasilnya, akan diumumkan kepada masing-masing parpol pada 21 Juli mendatang.

Terkait waktu perbaikan persyaratan, menurut Isnaini, akan berlangsung pada 22-31 Juli. Dalam kesempatan itu, parpol bisa membenahi dokumen yang keliru atau melengkapi persyaratan yang masih kurang.

“Dokumen atau persyaratan yang biasanya belum lengkap adalah surat keterangan kesehatan, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atau kekeliruan dalam pelampiran dokumen asli yang tertukar dengan salinan (fotokopi),” jelasnya.

Isnaini berharap, pengumuman hasil verifikasi yang dilaksanakan pihaknya bisa ditindaklanjuti parpol dengan perbaikan. Dengan demikian, seluruh bacaleg bisa mengikuti Pileg 2019 tanpa kendala. (Tri/Unt)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
MERAPI-ISTIMEWA Delegasi penegak hukum dan ahli hukum dari Jepang foto bersama pimpinan KPK.
PENEGAK HUKUM JEPANG DUKUNG KPK-Cegah Korporasi Lakukan Suap

JAKARTA (MERAPI)  - Para penegak hukum dan ahli hukum di Jepang yang tergabung dalam Anti Bribery Committee of Japan (ABC-J)

Close