Belajar dari Rumah Masih Berlangsung, Dewan Minta Kawasan Blank Spot Kulonprogo Dihilangkan

WATES (HARIAN MERAPI) – DPRD Kulonprogo angkat bicara untuk mengevaluasi pelaksanaan pendidikan dengan sistem dalam jaringan (daring) selama pandemi Covid-19. Wakil rakyat yang duduk di kursi legislatif ini meminta agar Pemkab Kulonprogo bertindak serius menghilangkan blank spot atau tempat-tempat yang tidak tersentuh sinyal komunikasi, demi kesuksesan pelaksanaan program Belajar Dari Rumah (BDR).

Selama ini, blank spot menjadi kendala utama program pembelajaran daring di Kulonprogo. Sebab, area yang tidak tersentuh sinyal di kabupaten ini luasannya mencapai 50 persen.

“Bahkan di wilayah utara ada satu kalurahan yang wilayahnya hanya lima persen yang terjangkau sinyal. Blank spot memang jadi penghambat utama pembelajaran daring di Kulonprogo,” tegas Ketua Komisi IV DPRD Kulonprogo, Istana, Minggu (14/3).

Istana meminta Pemkab Kulonprogo bertindak serius menghilangkan blank spot, dengan berkolaborasi bersama pihak terkait. Selain itu, ia juga meminta agar infrastruktur pendidikan seperti kondisi jalan diperbaiki demi memudahkan pengambilan tugas ke sekolah di area blank spot.

Politisi PDIP tersebut bahkan menyoroti belum adanya parameter atau alat ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kualitas anak didik di Kulonprogo. Padahal tidak lama lagi, akan digelar ujian kenaikan kelas dan kelulusan.

“Bagaimana anak dikatakan pintar, layak punya ijazah dan sebagainya jika parameternya tidak ada,” tegas Istana.

Hak anak-anak memperoleh pendidikan, lanjutnya, sudah dijamin undang-undang. Karena itulah, apapun persoalan yang dihadapi pemerintah harus diatasi agar kualitas pendidikan bagi masa depan generasi penerus tidak dipertaruhkan.

Istana meminta agar Pemkab Kulonprogo memberanikan diri untuk membangun model kelas tatap muka selama pandemi. Kelas dirancang sebaik mungkin agar tidak ada penularan Covid-19. Misalnya dengan menyiapkan ruang terbuka yang banyak jendela, memberi jarak pada siswa, menyediakan tempat cuci tangan serta membatasi jumlah siswa yang belajar tatap muka, misalnya hanya lima orang. Para siswa perlu diatur per kelompok terdiri dari 5-10 orang, kemudian jadwal pembelajaran tatap muka mereka ikuti seminggu sekali.

“Tapi yang mengganjal adalah izin orangtua. Masih ada persepsi, di mana kepentingan ilmu dihadapkan dengan keselamatan anak,” ujarnya.

Anggota DPRD Kulonprogo, Nur Eny Rahayu menilai, pembelajaran daring di Kulonprogo tidak efektif karena pelaksanaannya di lapangan kebanyakan siswa hanya mengerjakan tugas dari guru melalui aplikasi WhatsApp. Ketua Pansus Raperda Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini berpendapat, seharusnya benar-benar ada pelajaran menggunakan perangkat IT serupa zoom meeting, di mana guru menerangkan dan siswa memperhatikan. Para siswa harus menjalin kontak dengan guru menggunakan perangkat IT, mulai pukul 07.00 WIB hingga 12.00 WIB.

“Jadi seperti sekolah normal. Jangan hanya seperti sekarang, guru memberi tugas kemudian dikerjakan siswa lalu dikirimkan,” ucapnya.

Demi kesuksesan pembelajaran daring, lanjut Eny, Pansus SPBE mendorong Pemkab Kulonprogo agar bertindak serius menghilangkan blank spot. Terlebih masa pandemi ini merupakan darurat penididikan, sehingga upaya menghilangkan blank spot sangat penting dilakukan. Pemkab diminta untuk tidak ragu-ragu dalam bersinergi dengan pihak terkait, agar target program bisa tercapai dan tepat sasaran. (Unt)

Read previous post:
Sasaran Vaksinasi, Gugus Tugas Sukoharjo Prioritaskan Lansia

SUKOHARJO (MERAPI) - Lanjut usia (lansia) menjadi sasaran prioritas vaksinasi virus Corona karena memiliki tingkat kerawanan tertular tinggi. Hal itu

Close