Kulonprogo Rampungkan Data Penerima Jaminan Hidup

WATES (HARIAN MERAPI) – Pemerintah Kabupaten Kulonprogo melakukan finalisasi data penerima bantuan sosial berupa jaminan hidup bagi warga terdampak Covid-19, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten.

Anggota Sekretariat Gugus Ekonomi Penanganan Covid-19 Kulonprogo Bambang Tri Budi, Selasa (21/4), mengatakan hingga saat ini data jumlah penerima jaminan hidup terus bertambah karena ada perubahan kuota dari pusat hingga kabupaten.

“Saat ini, kami masih melakukan sinkronisasi data penerima bantuan sosial jaminan hidup masyarakat terdampak Covid-19 dengan basis data terpadu dari Kementerian Sosial dengan data yang diusulkan oleh organisasi perangkat daerah supaya tidak ada penerima ganda,” katanya saat rapat kerja dengan Komisi II DPRD Kulonprogo.

Berdasarkan data rapat Gugus Ekonomi Penanganan Covid-19 Kulonprogo terkait usulan-usulan kepada pemerintah pusat yang akan dilakukan pemkab selama tanggap darurat, yakni bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) 20 ribu kepala keluarga (KK), dari Pemda DIY 13.381 KK, sedangkan usulan jaminan hidup untuk Kulonprogo 64.272 rumah tangga.

Akan tetapi, dalam satu rumah tangga ada beberapa kepala keluarga, sehingga totalnya 82.272 KK. Usulan bantuan sosial berupa sembako bersumber APBN 43.482 KK atau Rp 104,3 miiliar dengan rincian bantuan Rp 200 ribu per bulan per KK selama 12 bulan, dengan tambahan bantuan sosial berupa sembako dari pemerintah pusat 8.063 KK atau Rp 16,5 miliar dengan rincian bantuan Rp 200 ribu per bulan per KK dikalikan sembilan bulan.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kemensos Rp 600 ribu dikalikan tiga bulan kepada 20.810 KK totalnya Rp 37,4 miliar, BPNT dari APBD DIY atau jaminan hidup 13.881 KK dikalikan Rp 625.000 dikalikan tiga bulan sebesar Rp 12,6 miliar, dan BLT Desa 4.052 KK dikalikan Rp 600 ribu selama tiga bulan Rp 7,2 miliar.

“Rencananya BLT Desa akan dicarikan pada akhir April ini sesuai instruksi dari Kementerian Desa,” katanya.

Selanjutnya, kata Bambang Tri Budi, BPNT dari APBD kabupaten 4.680 KK selama 12 bulan dikalikan Rp 200 ribu menjadi Rp 11,5 miliar.

Namun demikian, kata Bambang, berdasarkan hasil validasi Basis Data Terpadu (BDT) dan usulan dinas-dinas, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Koperasi dan UKM, maka jumlah warga terdampak Covid-19 terus bertambah.

Awal pendataan, ada 13.408 KK kemudian ditambah lagi usulan Dinas Pertanian dan Pangan 8.140 buruh tani.

“Mereka menjadi tanggung jawab Pemkab Kulonprogo. Dinamika data ini luar biasa, setiap hari mengalami perubahan. Kami masih memastikan data supaya tidak ada tumpang tindih data, antara yang satu dengan yang lain,” katanya.

Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati meminta bantuan sosial yang dalam bentuk sembako harus dibeli dari masyarakat Kulonprogo agar alokasi dana miliaran rupiah tersebut tidak lari ke daerah lain. “Kami minta belanja bantuan sosial ini harus di Kulonprogo supaya menggerakkan ekonomi masyarakat,” katanya. (*)

Read previous post:
12 Transmisi Lokal Corona Terjadi di Yogya, Sudah Saatnya PSBB?

Close