Perda Keuangan Kalurahan dan Administrasi Kependudukan Disahkan

WATES (HARIAN MERAPI) – Peraturan DPRD berupa tata tertib anggota dewan menjadi produk hukum pertama yang dihasilkan legislatif pascapelantikan Agustus lalu. Setelahnya, wakil rakyat langsung dihadapkan pada pembahasan perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Payung hukum ini berhasil disahkan pada 11 November lalu.

Pekerjaan berat terus menanti. Dua Raperda tentang Keuangan Kalurahan dan Administrasi Kependudukan langsung dibahas di internal dewan. Dua payung hukum ini disahkan melalui Rapat Paripurna yang digelar di gedung dewan, Senin (18/11).

“Kemarin yang administrasi kependudukan dan keuangan kalurahan sempat menanti hasil evaluasi dari provinsi yang belum turun-turun. Padahal, pembahasan di dewan sudah selesai. Begitu semua proses rampung, langsung kita tetapkan,” kata Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati

Dalam waktu bersamaan, DPRD Kulonprogo juga membahas Peraturan DPRD tentang kode etik dan tata beracara. Saat ini, pembahasan dua payung hukum tersebut masih berlangsung dan ditargetkan selesai pada pekan ini. Jika bisa rampung sesuai target, maka legislatif bisa fokus dalam pengisian kekosongan jabatan wakil bupati (wabup) Kulonprogo.

Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, Agung Raharja menyampaikan, perubahan yang terjadi hampir meliputi seluruh badan Perda. Poin-poin pentingnya yakni pemuatan kembali pasal-pasal dengan disertai penyesuaian istilah desa menjadi kalurahan sesuai amanat Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan, perubahan judul menjadi Perda Keuangan Kalurahan, serta meliputi pelaksanaan keistimewaan dan optimalisasi pendapatan.

Juru Bicara Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Sarkawi mengatakan, payung hukum ini diperlukan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di daerah. Tujuannya, untuk memberi dukungan kepada pejabat pencatatan sipil dan registrasi dalam mencatat peristiwa kependudukan masyarakat.

Bupati Kulonprogo Sutedjo mengatakan, dua Perda ini sangat penting diterapkan di masyarakat. (Unt)

Read previous post:
Uji Coba Semi Pedestrian Ditambah Tak Hanya Selasa Wage

SUASANA kawasan Malioboro pada Selasa (19/11) tampak berbeda dibandingkan hari-hari biasa karena tak ada kendaraan bermotor yang melintasi Jalan Malioboro.

Close