Sultan Minta Warga Penolak Bandara Mau Berkompromi

MERAPI-ISTIMEWA Sri Sultan Hamengku Buwono X
MERAPI-ISTIMEWA
Sri Sultan Hamengku Buwono X

WATES (MERAPI) – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta warga penolak Bandara New Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulonprogo berkompromi dengan pemerintah setempat.

“Kami mengharapkan mereka yang masih bertahan, berkompromi dengan kebijakan pemerintah kabupaten,” kata Sultan usai halal bihalal dan silaturahim dengan pejabat lingkungan Pemkab Kulon Progo, Selasa (3/7).

Sultan mengutarakan, Pemda DIY dan Pemkab Kulonprogo sudah memperjuangkan warga terdampak bandara mulai dari pemilik lahan hingga petani penggarap lahan.

Sultan mengatakan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulonrogo sangat tertinggal dibandingkan kabupaten/kota di DIY, khususnya dari Gunungkidul. Pembangunan bandara di Kulonprogo akan menjadi awal pertumbuhan ekonomi dan mampu mengejar ketertinggalan dengan daerah lain.

Menurutnya, pembebasan tanah untuk pembangunan sangat penting. Apapun kebijakan pembangunan pemerintah, baik irigasi, jalan, pelabuhan, maupun bandara, akan tetap membebaskan tanah.

“Tidak mungkin, kita bicara percepatan pembangunan tanpa pembebasan tanah. Artinya pembangunan bandara di Kulonprogo tidak mungkin mundur lagi, mau tidak mau pembebasan tanah harus tetap dilakukan,” papar Sultan dilansir Antara.

Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini mengatakan pada awal pembahasan pembangunan bandara, harga tanah hanya diperkirakan Rp 200 ribu hingga Rp 250 ribu permeter. Tapi setelah ada penilaian dari tim appriasal, harga tanah milik warga terdampak bandara rata-rata Rp 511 ribu per meter, bahkan ada yang mencapai Rp 1 juta per meter.

“Kami tahu tidak semua masyarakat memiliki tanah, ada pemilik tanah, ada petani penggarap. Kami kualifikasi warga terdampak bandara, supaya tidak dirugikan. Kami tidak bisa tidak memperhatikan mereka. Bahkan mereka yang merupakan petani penggarap tetap mendapat ganti rugi dan rumah tinggal,” ujar Sultan.

Dia mengatakan Pemda DIY dan Pemkab Kulonprogo memperjuangkan warga penggarap dan warga kurang mampu tetap mendapat rumah. Misalnya penggarap tanah milik Kadipaten Puro Pakualaman. “Penggarap yang tidak memiliki apa-apa, tapi mengerjakan pekarangan di lahan PAG, tetap mendapat pesangon dan tempat tinggal. Kami bekerja maksimal untuk memperjuangkan mereka. Untuk itu, kami berharap mereka berkompromi dengan kebijakan pemkab,” harapnya.

Sementara itu, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo memastikan bahwa aspek hak asasi manusia (HAM) akan dikedepankan saat proses pembersihan lahan pembangunan NYIA berikut pengosongan rumah dan pemindahan warga yang masih bertahan. Semua pihak, termasuk AP I dan aparat kepolisian yang menjalankan fungsi pengamanan telah bersepakat untuk tidak menggunakan kekerasan dalam bertindak di lapangan.

Ia berjanji untuk mendatangkan Komnas HAM saat proses itu dilakukan sebagai pendampingan sehingga bisa diketahui tindakan mana yang diperlukan sesuai aturan kemanusiaan. Pun beberapa waktu silam, Komnas HAM telah diundang untuk rapat koordinasi.

“Ada yang nekat sampai naik pohon yang ditungguin di bawah, menduduki alat berat, ya sudah kami mengalah ditunggu sampai mau turun. Nanti saat menyelesaikan rumah, kami datangkan lagi Komnas HAM untuk mendampingi di lapangan. Ini juga sudah kami sampaikan ke kepolisian dan AP I,” kata Hasto. (*)

Read previous post:
MERAPI-SUKRO RIYADI Petugas SAR memasang papan larangan mandi di Pantai Parangtritis.
PEMKAB BANTUL ANTISIPASI WISATAWAN JADI KORBAN-Perbanyak Rambu Larangan Mandi di Parangtritis

KRETEK (MERAPI)-  Peristiwa hilangnya dua wisatawan akibat terserat palung Pantai Parangtritis Kretek Bantul jadi catatan Pemkab Bantul. Ke depan, bakal

Close