Dewan Kota Pati Menyorot Beaya Pilkades

Diskusi rilek yang digelar presidium Dewan Kota Pati. (Foto: Alwi Alaydrus).

PATI (MERAPI) – Setelah menyorot rencana pembangunan tambahan gedung barunDPRD Pati, kini LSM Dewan Kota mennyoal beaya pilkades serentak, yang dinilai menyimpang dari Peraturan Bupati Pati nomer 88/2021.

“Setelah rencana pembangunan gedung baru DPRD berlantai 4, menuai kritik dari banyak elemen masyarakat, akhirnya dihentikan. Pemkab memilih refocusing. Jadi, rencana tersebut dibatalkan” ungkap senior Dewan Kota, Alman Eko Darmo.

Koordinator Presidium Dewan Kota, drs H Pramudya LB mengungkapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak kabupaten Pati, yang digelar di 219 desa mulai bergulir. “LSM Dewan Kota menerengai terjadinya beda tafsir masalah beaya dari partisipasi masyarakat. Karena, besaran beaya yang biasa disebut dari pihak III tersebut, menyimpang dari peraturan bupati (Perbup) No 88 Tahun 2021” ujarnya, Rabu (3/3).

Dikatakannya, terjadinya perbedaan beaya partisipasi masyarakat, selain karena jumlah penduduk di desa penyelenggara, juga akibat permintaan pihak tertentu yang meminta anggaran (jatah). Permintaan dana tersebut kemudian dibebankan ke panpel pilkades.

“Sehingga jumlah anggaran pilkades semakin tinggi, dan memperberat partisipasi sumbangan masyarakat” ujar Pramudya.

Pilkades serentak 2021 akan berlangsung 10 April mendatang. Saat ini memasuki tahapan pendaftaran sampai 6 Maret.

“Kami mencatat mulai terjadinya permasalahan di desa. Seperti tafsir tentang ketentuan biaya penyelenggaraan pilkades antara satu dan lainnya berbeda. Serta, pertanyaan dari masyarakat mengenai mekanisme melakukan gugatan ‘classaction’, jika pilkades menyimpang dari Perbup No 88 Tahun 2021,” ujar Pramudya.

“Maka Dewan Kota Pati membuka pusat konsultasi bagi pihak-pihak, utamanya para calon yang merasa dirugikan. Sebab, jika dicermati lebih seksama dalam aturan, tidak disebutkan secara detail, cara penyelesaian sengketa pilkades” tambah anggota Presidium DK, KH Abdul Mufid SH.

Menurut anggota Dewan Kota bidang pembangunan, Masud, pihak pemkab Pati juga harus selalu memantau ekseskusi perbub Pati nomer 88/2021. Jangan sampai, pelaksanaan di lapangan, perbub justru diputarbalik seolah menjadi legalitas pungutan.

“Kami mencatat ada suatu kantor tingkat kecamataan yang meminta anggaran Rp 20 juta per desa yang menyelenggarakan pilkades” tutur Junedi SH, anggota Dewan Kota yang membidangi masalah hukum dan HAM. (Cuk)

Read previous post:
JEMBATAN PENGANTIN (2-HABIS) – Mobil Jalan Sendiri, Terpaksa Lompat Terjun ke Kali

MENURUT warga Desa Tanyan, kecelakaan itu bisa dihindari jika keluarga dari pengantin menaruh sesajen sehari sebelum mereka melintasi jembatan. Semua

Close