SE Bupati Pati Picu Polemik

Bupati Pati, H Haryanto SH MM MSI memberikan keterangan perss. (Foto: Alwi Alaydrus)

PATI (MERAPI) – Di tengah upaya penanganan merebaknya Covid-19 di Pati, justru muncul masalah baru. Sejumlah tokoh masyarakat memprotes Surat Edaran Bupati Pati nomer 451.4/2679 tertanggal 20 Juli, berisi perlunya penghentian kegiatan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), karena alasan pandemi covid-19.

Pemprotes menilai kebijakan penutupan TPQ tersebut, dianggap berlawanan (kontras) jika dibandingkan dengan gemerlap dunia hiburan di jalur pantura Pati, yang seolah dibiarkan tetap buka.

Bupati Pati, H Haryanto SH MM MSi cepat merespon adanya protes. “SE itu didasarkan SKB menteri Diknas, Menag, Mendagri dan Menkes. Serta karena pandemi Covid di Pati yang belum melemah” tegasnya, Selasa (21/7).

“Tidak ada yang namanya penutupan pendidikan. Hanya penundaan pengajaran. Nanti kalau kondisi Pati membaik, SE 451.4/2679 akan dicabut” tegasnya lagi.

Dalam SE yang ditandatangani Sekretaris Daerah Pati, Ir H Suharyono MM meminta supaya Kepala Kementerian Agama menyampaikan kepada pengurus TPQ agar menghentikan kegiatannya. Langkah ini ditujukan untuk mencegah semakin banyaknya masyarakat di Pati yang tertular Covid19.

Pengurus TPQ untuk sementara waktu tidak melaksanakan kegiatan tatap muka, sambil menunggu perkembangan lebih lanjut,” demikian salahsatu item yang tertulis di SE No. 451.4/1679.

Seorang pengurus TPQ Kutoharjo, KH DR Sadullah MPd mengingatkan jika pengurus yayasan TPQ di kampung, punya peraturan sendiri. Seperti menggelar ngaji secara tatap muka namun tetap mematuhi prosedur protokol kesehatan.

“SE itu bagus. Tetapi yang mengerti kondisi desa adalah kami. Pejabat membuat surat kok sepertibdukun peramal. Boleh saja pejabat Pati menyimpulkan merah. Namun ada desa tertentu yg hijau. Kawasan perumahan tempatku hijau” ucap Sadullah, Selasa (21/7).

KH Abdul Muhfidz menegaskan jika TPQ Saliyan tetap jalan. “Belajar bagi anak TPQ harus visual, karena tidak bisa daring” ujarnya.

“Justru kami merespon positif keberanian pengurus TPQ dalam menyekenggarakan pendidikan langsung. Ini sebagai percontohan bagi sekolah SD, SMP, SMA yang sering diliburkan” ucap Handoko, tokoh pendidikan agama di Tayu.

Wakil Ketua KAI I Jateng, Agung Widodo SH MM mengaku siap mendampingi terhadap para pihak yang merasa dirugikan atas SE No. 451.4/1679 tertanggal 20 Juli 2020 tersebut. “Bagian pembuat surat di Pemkab Pati, jelas tidak menguasai filosofi hukum” ujarnya.

Setda Pati, Suharyono ketika dikonfirmasi menyatakan SE didasarkan Surat Imbauan PBNU No. 3995.A.III.01/07/2020 bertanggal 13 Juli 2020. “PBNU mengimbau agar pengurus pondok pesantren menunda lebih dulu kegiatan belajar mengajar” ujarnya.

Selain itu, Suharyono juga menyebut bahwa surat itu bersifat sementara terkait dengan kasus positif Covid-19 di Pati yang terus bertambah. Dikhawatirkan muncul klaster baru di PAUD.

“Hari Jumat nanti, kami akan mengundang para pihak yang berkompeten” ucap sekda Suharyono.

Direktur LBH Advokasi Nasional, Maskuri Alfathy SH mendesak pemkab Pati, agar dalam membahas kisruh No. 451.4/1679 supaya juga mengundang pihak karaoke dan tempat hiburan LI. “Sehingga akan diketahui, kenapa ditengah pandemi covid19, mereka tetap bisa buka usahanya” ucapnya. (Cuk)

Read previous post:
Cincau Percepat Sembuhnya Sariawan

PERNAH mengkonsumsi minuman berbahan cincau hijau maupun hitam? Selain bisa menambah cita rasa dan kesegaran tersendiri, cincau juga diyakini mempunyai

Close