OPERASIONAL PD BKK PRINGSURAT HARUS BERHENTI TOTAL- Pengembalian Uang Nasabah Tak Tunggu Proses Hukum

 

Bambang Sadono saat mengunjungi kantor pusat BKK Pringsurat. (MERAPI-Zaini Arrosyid)
Bambang Sadono saat mengunjungi kantor pusat BKK Pringsurat. (MERAPI-Zaini Arrosyid)

TEMANGGUNG (MERAPI) – PD Badan Kredit Kecamatan (BKK) Pringsurat harus total menghentikan

operasional. Operasional baru dapat dilakukan setelah semua permasalahan selesai, baik

permasalahan hukum yang menjerat mantan pimpinan maupun pengembalian uang nasabah.
“Selesaikan dulu permasalahan, jangan ada operasional terbatas seperti saat ini. Karyawan ada

yang menarik kredit dari nasabah, yang katanya untuk operasional karyawan,” kata anggota Komite

IV DPD RI Bambang Sadono, saat menemui pimpinan dan nasabah PD BKK Pringsurat, di Kantor Pusat PD

BKK Pringsurat, Jumat (16/11).

Dia menyampaikan, harus dibedakan antara permasalahan hukum dengan pengembalian uang nasabah.

Penyelesaian permasalahan hukum jangan sampai lantas uang nasabah tidak dikembalikan, atau

menunggu masalah hukum selesai.

Dia menyebut mereka yang bertanggung jawab atas permasalahan di BKK Pringsurat, yakni Gubernur

Jawa Tengah yang memiliki 51 persen saham, Bupati Temanggung dengan kepemilikan 49 persen saham

dan dewan pengawas. Dewan pengawas harusnya bisa mendeteksi atau mengetahui kinerja manajemen dan

karyawan BKK Pringsurat bermasalah. Jika tidak mengetahui, bisa dipertanyakan kinerja badan

pengawas.
“Kesalahan dilakukan oleh manajemen dan karyawan berlangsung lama. Harusnya pengawas tahu,”

katanya.

Bambang mengatakan dalam waktu dekat dirinya akan menggelar rapat dengan mengundang stakeholder

PD BKK Pringsurat untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Pertemuan di Semarang. Mereka yang

akan diundang di antaranya Bank Indonesia, OJK, Gubernur Jateng, Bupati Temanggung, nasabah dan

pimpinan PD BKK Pringsurat saat ini. “Permasalahan akan dibawa ke Jakarta jika tidak selesai di

Semarang. Di Jakarta akan mengundang BI, Menteri Keuangan dan lainnya, agar lekas selesai, dan

uang cair,” katanya.

Bambang Sadono mengatakan bila BKK dioperasionalkan maka harus diampu orang ketiga. Ini untuk

menghindari terulangnya kesalahan. Keuangan juga jangan sampai gali lubang tutup lubang, yang

terindikasi terjadi saat ini. Bila itu terjadi maka permasalahan tidak akan selesai. Satu masalah

selesai, timbul masalahan baru.

Seorang nasabah Bagio Pramono, mengatakan sebagai nasabah percaya dengan PD BKK Pringsurat,

apalagi ada jaminan bahwa uang tidak hilang. Pelayanan juga baik, karyawan datang langsung ke

rumah, baik untuk menjemput uang untuk ditabung maupun ketika mengambil uang tabungan.
“Tetapi saya merasa dimangsa, Agustus 2017 ada karyawan mendesak saya untuk menabung, meski hanya

satu bulan. Padahal saat itu pelayanan menabung di kantor sudah tidak berjalan. Kini bisnis saya

macet, karena uang ditabung dan belum bisa cair,” katanya.

Seperti diketahui ada dugaan penyimpangan dana di PD BKK Pringsurat. Berdasarkan hasil dari

laporan tim penyidik, dari dana Rp 123 miliar, pada laporan kas per 31 Desember 2017 hanya

tersisa dana Rp 1,8 miliar. Sisanya, atau dana sekitar Rp 121 miliar harus ditelusuri

pertanggung jawabannya. (Osy)

 

Read previous post:
Liem Ditemukan Membusuk di Dalam Rumah

KARANGANYAR (MERAPI) - Seorang warga perumahan Madu Asru B 21 Rt 02/Rw VII Desa Tohudan, Colomadu, Muhammad Sutaki alias Liem

Close