12 Tahun Diberlakukan, Perlu Revisi NJOP Karanganyar

Warga tengah membangun rumahnya di Karangpandan. (MERAPI-Abdul Alim)
Warga tengah membangun rumahnya di Karangpandan. (MERAPI-Abdul Alim)

KARANGANYAR (MERAPI) – Badan Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar mengusulkan kenaikan nilai jual obyek pajak (NJOP) pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) minimal dua kali dari besaran tiap pemungutan selama 12 tahun terakhir. BKD meyakini, kenaikan itu tak akan memberatkan wajib pajak.

“Selama ini, pungutan PBB besarannya sama selama 12 tahun sejak diberlakukan. Tentu saja selama NJOP enggak berubah, pajaknya juga sama. Misalnya saja di Jenawi, masih ada PBB per meter Rp 5 ribu. Kami mengusulkan kenaikan NJOP ini sejak dua tahun silam,” kata Kepala BKD Karanganyar, Sumarno di rumah dinas bupati, Senin (30/7).

Jika dibandingkan sekarang, NJOP tersebut sangat tertinggal. Apalagi sejumlah kabupaten/kota di eks Karisidenan Surakarta telah menyesuaikan nilainya. Sumarno mengatakan, usulan kenaikan NJOP belum berhasil disetujui bupati.

“Pak bupati menolak menyetujui itu (kenaikan NJOP). Sehingga kami menyusun kajian terkait urgensi menaikkannya. Sejauh ini, bupati beralasan NJOP tidak dinaikkan supaya tidak membebani masyarakat,” katanya.

Sumarno memperkirakan, kenaikan NJOP PBB dua sampai tiga kali dari nilai terakhir, tidak akan membebani masyarakat. Wajib pajak dipersilakan menghimpun dananya sejak surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB diterimanya pada awal tahun. Adapun batas akhir pelunasan pada September mendatang.

Sementara itu dihadapan kades, camat dan perangkat pemerintah Kabupaten Karanganyar, Sumarno mengatakan 55 desa di sembilan kecamatan lunas PBB di awal tahun. Penghargaan diserahkan ke pemerintah kecamatan dan desa berupa insentif mulai Rp 8 juta-Rp 2,5 juta. Tiga kecamatan 100 persen lunas PBB adalah Jatipuro, Jumapolo dan Jumantono. Pada tahun ini ditetapkan perolehan PAD dari PBB Rp 25 juta. Dari jumlah itu, BKD menerbitkan SPPT PBB senilai Rp 28.439.262.484. Realisasi per Juli 2018 Rp12.124.108.411 atau 42,58 persen.

“Sebenarnya, perolehan awal pada tahun ini menurun dibanding tahun lalu. Momentum Pilkada cukup mempengaruhinya karena kesibukan perangkat pemerintah,” katanya. (Lim)

Read previous post:
Petani Sawah Tadah Hujan Pilih Tanam Tembakau dan Semangka

SUKOHARJO (MERAPI) - Petani sawah tadah hujan memilih menanam tembakau dan semangka dibandingkan padi. Tanaman tersebut dipilih karena tidak membutuhkan

Close