667 TPS Berkategori Rawan Konflik

Rapat terbuka pemetaan TPS rawan di Karanganyar. (MERAPI-Abdul Alim)
Rapat terbuka pemetaan TPS rawan di Karanganyar. (MERAPI-Abdul Alim)

KARANGANYAR (MERAPI) – Bawaslu Kabupaten Karanganyar memetakan 667 dari 1.721 tempat pemungutan suara (TPS) Pilkada serentak 2018 berkategori rawan. Lokasinya tersebar di 177 desa/kelurahan di 17 kecamatan di Karanganyar.

Ketua Bawaslu Karanganyar, Kustawa Esye mengatakan pemetaan itu didasari rekapitulasi hasil pengawas pemilu tingkat TPS, desa/kelurahan dan tingkat kecamatan mulai 10 Juni-22 Juni 2018. Terdapat enam variabel TPS rawan yang berkaitan akurasi data pemilih, hilangnya hak pilih, politik uang, netralitas penyelenggara pemilu, kampanye SARA dan saat pemungutan suara.

“Dikategorikan rawan karena terdapat periwtiwa yang mengganggu pelaksanaan pencoblosan dan penghitungan suara di TPS yang kemungkinan berdampak pada hilangnya hak pilih, mempengaruhi pilihan dan hasil pemilihan. Datanya disampaikan supaya diantisipasi,” katanya di aula Bawaslu Karanganyar, Sabtu (23/6).

Adapun 667 TPS itu diklasifikasi di 15 indikator. Di forum yang menghadirkan stakeholder pemerintah, KPU dan masyarakat itu dibahas beberapa indikator yang cukup krusial seperti didapatinya aktor politik uang di 25 TPS, KPPS tidak netral di 32 TPS, sebagian anggota KPPS tidak memenuhi bimbingan teknis penyelenggaraan pemungutan suara di 14 TPS, terdapat pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar di DPT di 48 TPS, terdapat pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar di DPT di 88 TPS dan kurangnya ketersediaan logistik di 15 TPS.

“Harapannya dengan penyampaian hasil pengawasan TPS ini, stakeholder bisa menindaklanjutinya sesuai tugas pokok institusi. Kami memiliki sentra Gakkumdu yang menampung permasalahan di lapangan. Termasuk mengantisipasi bentuk kecurangan, mumpung sudah dipetakan,” kata Kustawa.

Mengenai indikasi penyelenggara pemungutan suara di tingkat KPPS yang ditengarai mendukung pasangan calon bupati/wakil bupati atau calon gubernur/wakil gubernur, Bawaslu siap menyodorkan informasinya ke KPU. Termasuk merekomendasi penggantian personel. Dalam indikator TPS rawan disebutkan sebagian anggota KPPS di TPS tertentu tidak mengikuti bimtek pemungutan suara. Menurutnya, hal itu bisa mengganggu kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Karanganyar Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat , Budi Sukramto menyoroti dugaan petugas KPPS tak netral, tak mengikuti bimtek dan ketersediaan logistik belum komplit di sejumlah TPS. Ia meminta Bawaslu memerinci temuan itu.

“Kami membuka ruang pemeliharaan DPT jika MS atau TMS di DPT. Silakan langsung dilaporkan byname address ke KPU. Minta rekomendasi juga siapa anggota KPPS yang terindikasi tidak netral, akan langsung diganti tanpa mengganggu proses pemungutan suara. Mengenai logistik, distribusinya masih berlangsung,” katanya. (Lim)

Read previous post:
Tempat parkir di selatan Pasar Beringharjo yang padat pada masa libur Lebaran. (MERAPI-TRI DARMIYATI)
HUKUMAN TINDAK PIDANA RINGAN TAK BIKIN JERA-Pemkot Siap Keluarkan Daftar Hitam Jukir Nakal

UMBULHARJO (MERAPI)-  Pemkot Yogya nampaknya mulai geram dengan maraknya juru parkir (jukir) nakal yang tak pernah jera. Guna memberikan efek

Close