PILKADA 9 DESEMBER 2020: KPU Gunungkidul Butuh Anggaran APD

WONOSARI (MERAPI) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gununglkidul (KPU) optimis Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan berlangsung 9 Desember akhir tahun ini. Meskipun untuk proses tahapan pelaksanaannya mengalami peribahan. Rencana pelaksanaan pilkada tersebut mengacu hasil koordinasi terpadi antarlintas dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pelaksanaan Pilkada akan berlangsung 9 Desember 2020. Dari anggaran yang ditentukan sebesar Rp 27 Miliar, diperkirakan bertambah. “Karena dalam masa pandemi butuh anggaran untuk Alat Perlindungan Diri (APD),” kata Ketua KPU Gububgkidul Ahmadi Ruslan Hani, Rabu (10/6).

Diakuinya bahwa akibat pandemi covid-19 pelaksanaan pilkada dutunda. Sedianya, Pilkada Gunungkidul akan digelar pada bulan September 2020, namun kemudian, pesta demokrasi untuk memilih bupati ini tertunda. Pemerintah pusat dan KPU RI memberikan sejumlah opsi berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada. Akhirnya, memberikan ancar-ancar akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020.Karena penyelenggaraannya ditunda akhir tahun maka untuk proses tahapan tersebut kini masih menunggu perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Termasuk untuk proses terhadap waktu pendaftaran bacalon ke KPU. “Kepastian untuk penyelenggaraan Pilkada kini masih menunggu PKPU,” imbuhnya.

Sementara menyangkut besaran anggaran juga ada perubahan. Awalnya, Pilkada di Gunungkidul akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 27 miliar. Namun karena adanya pandemi covid-19, anggaran diperkirakan mengalami kenaikan. Karena nanti ada (anggaran) untuk pengadaan APD agar pemungutan suara sesuai protokol kesehatan yang ada saat ini. Tetapi untuk besaran anggaran masih belum diketahui dan nantinya anggaran tersebut bersumber dari APBN dan APBD dan untuk pengadaan APD masih menunggu dari pusat. “Anggaran pilkada ini bertambah karena pengadaan APD untuk pelaksanaan tahapan di KPU sampai tingkat KPPS,” ucapnya.

Menyangkut proses tahapan yang beberapa waktu lalu dihentikan diantaranya masa kerja PPK, pelantikan PPS, verifikasi faktual dukungan bapaslon perseorangan dan pemutakhiran daftar pemilih. Sedangkan untuk ketentuan tahun ini jika pilkada digelar akhir tahun ini maka tahapan rencananya akan dilakukan pada 15 Juni 2020 mendatang. “Tetapi kami masih menunggu kebijakan dan peraturan KPU RI,” terangnya. (Pur)

Read previous post:
Membuat Resah Masyarakat, Tersangka Laporan Palsu Akui Ingin Modifikasi Motor

SUKOHARJO (MERAPI) - Polres Sukoharjo meminta pada masyarakat tenang tidak terpancing kabar tindak kriminal di tengah pandemi virus corona. Sebab

Close