GANTI RUGI PEMBANGUNAN JALAN TAK DIMUSYAWARAHKAN – Warga Gading Ancam Tolak Tandatangan

WONOSARI (MERAPI) – Puluhan warga pemilik tanah calon jalan alternatif Wonosari-Yogya melalui Jalan Gading-Ngalang Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul, menuntut adanya musyawarah. Mereka minta pemerintah tidak memutuskan secara sepihak dalam penentuan ganti rugi harga tanah. Jika tuntutan musyawarah tidak dilakukan puluhan warga tetap akan menolak untuk menandatangani nota kesepakatan.

“Musyawarah harus tetap dikedepankan, agar persoalan ganti rugi tanah calon jalan alternatif ini tidak menimbulkan kerugian warga terdampak,” kata Riyanto salah satu warga Desa Gading Kecamatan Playen, Gunungkidul, Jumat (13/7).

Sebelumnya puluhan warga mendatangi Balai Desa Gading untuk menuntut proses pembebasan tanah jalan alternatif Gading-Ngalang tersebut. Mereka bersikeras untuk menolak tidak menandatangani persetujuan ganti rugi tanah. Penolakan itu dilakukan lantaran warga menuding tidak pernah ada musyawarah terkait penentuan harga sebelumnya antara warga terdampak dengan petugas dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Gunungkidul serta tim appraisal. Pada dasarnya mereka mendukung penuh upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur di Gunungkidul. “Namun sangat disayangkan proses pembebasan lahan yang telah berjalan selama ini bersifat sepihak,” imbuhnya..

Adapun untuk tahap pertama yang akan segera dibangun pada tahun 2018 ini adalah di Dusun Gading VIII sepanjang 3,5 kilometer dari perempatan Gading hingga Jembatan Nguwok, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari. Dalam pembebasan lahan ini menghabiskan dana sebesar Rp 37 miliar dari APBD Kabupaten Gunungkidul. Dalam tahapan pertama jalan akan dibangun sepanjang 3,5 kilometer dengan lebar 15 meter. Tahun depan pembangunan jalan akan dilanjutkan hingga ke Jembatan Handayani di Gedangsari.

Saat ini yang diharapkan warga terdampak proyek jalan alternatif adanya musyawarah yang berkaitan dengan penentuan harga. Sebab selama ini masyarakat tidak pernah diajak berembuk membahas hal itu. Terkait dengan hal itu warga bersikukuh untuk tidak bersedia menandatangani surat persetujuan ganti rugi yang diberikan.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul Winaryo langsung membantah tudingan warga dan mengatakan bahwa sosialisasi telah dilakukan sebelumnya. Namun demikian, pihaknya tidak mengetahui besaran ganti rugi yang akan diberikan sebelum warga menghadap untuk persetujuan, “Penentuan harga tanah untuk ganti rugi itu sepenuhnya menjdi kewenangan tim appraisal,” terangnya. (Pur)

Read previous post:
Golkar Usung Airlangga Jadi Cawapres Jokowi

  PATI (MERAPI) - Partai Golkar bertekad untuk mengusung Ketum Airlangga Hartarto sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) pendamping Jokowi di

Close